Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemangkasan target produksi bijih nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 mendorong pengusaha mulai membidik Rusia sebagai alternatif sumber impor selain Filipina.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pemerintah tidak mempermasalahkan impor bijih nikel dari Filipina yang diperkirakan berada di kisaran 10 juta–15 juta ton. Angka tersebut dinilai masih aman meski target produksi bijih nikel domestik tahun ini dipangkas menjadi 250 juta–260 juta ton.
“Impor ya nggak apa-apa, kan selama ini Filipina kan. Filipina kan nggak akan tinggi-tinggi amat ya, sekitar 10 –15 [juta ton],” ujar Tri di Kompleks DPR RI, Senin (19/1/2026).
Tri menambahkan, penyesuaian target produksi juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kapasitas smelter, sekaligus mendukung pergerakan harga nikel global.
Baca Juga: Smelter Nikel Terancam Krisis Pasokan Imbas Pemangkasan RKAB, Hilirisasi Tersendat?
Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Djoko Widajatno menyoroti potensi defisit pasokan. Menurut Djoko, kebutuhan bijih nikel untuk smelter mencapai sekitar 300 juta ton per tahun. Dengan produksi domestik hanya 250 juta ton, defisit diperkirakan mencapai 50 juta ton.
“Impor tahun 2025 mencapai 15 juta ton dari Filipina. Kemungkinan lain dari New Caledonia, tapi kondisi politik di sana tidak stabil. Bisa juga dari Rusia, meski harganya lebih mahal dibandingkan bijih lokal,” ujar Djoko kepada Kontan, Rabu (21/1/2026).
Djoko menambahkan, sejumlah smelter, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morowali dan Weda Bay, sudah mulai melakukan impor bijih nikel. Namun, data rinci terkait perusahaan yang melakukan impor tersebut masih terbatas.
Selanjutnya: Pengendali Baru SGRO Tender Wajib Rp 4,92 Triliun, Simak Rekomendasi Sahamnya
Menarik Dibaca: Pantau 5 Kripto Top Gainers 24 Jam Terakhir, LayerZero Memimpin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













