Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Asosiasi Tuna Indonesia mengklaim beberapa kebijakan pemerintah terkait kapal tangkap akan berdampak pada penurunan produksi ikan tuna pada tahun depan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia Hendra Sugandhi mengatakan, beberapa kebijakan seperti larangan transhipment yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 54/ 2014, kendala perizinan dan proses pengukuran ulang kapal penangkap ikan yang hingga kini belum rampung bakal berdampak pada penurunan produksi ikan tuna tahun depan.
Selain itu, pemicu lainnya adalah pembatasan ukuran kapal tangkap. Asal tahu saja, saat ini, pemerintah membatasi ukuran kapal tangkap hanya boleh berkapasitas 150 Gross Ton ke bawah.
Sekadar informasi, untuk mendapatkan tuna, para nelayan harus berlayar ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai laut lepas. "ZEE itu lewat dari 12 mil. Masuk samudera laut lepas itu ada risiko keganasan di laut," kata Hendra kepada KONTAN, Kamis (29/9).
Hendra menilai, pembatasan ukuran kapal tangkap tersebut mengada-ada. Pasalnya, kapal milik negara lainnya berukuran di atas 400 GT, otomatis mereka bisa menjaring ikan lebih banyak.
Lantaran berbagai hambatan ini, Hendra memprediksi produksi ikan tuna pada periode Juni 2016–Juni 2017 bakal turun sekitar 40%–50% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, rata-rata produksi tuna Indonesia mencapai 1,1 juta ton per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
