/2021/02/10/1608824788.jpg "Program Hilirisasi Perkebunan Dinilai Gerakkan Ekonomi Desa dan Serap Tenaga Kerja")
Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program hilirisasi perkebunan yang digencarkan pemerintah mulai memunculkan dampak ekonomi di daerah.
Tak hanya mendorong peningkatan produktivitas komoditas perkebunan, program ini juga menggerakkan aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja di pedesaan.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran Rp 9,5 triliun untuk pengembangan tujuh komoditas perkebunan strategis pada periode 2025–2027.
Program tersebut mencakup pengembangan kebun rakyat seluas 870.000 hektare (ha) untuk komoditas tebu, kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete.
Baca Juga: Sawit Sumbermas (SSMS) Percaya B50 Jadi Penopang Permintaan dan Katalis Positif CPO
Fokus hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan, memperkuat pendapatan pekebun, sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Ketua Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia, Badaruddin Sabang Puang, mengatakan geliat program tersebut sudah mulai terlihat dari meningkatnya aktivitas penyediaan benih di berbagai daerah sentra perkebunan.
Menurut dia, saat ini terdapat lebih dari 200 juta batang bibit tanaman perkebunan yang tersedia di penangkaran, mencakup komoditas kakao, kopi, kelapa, pala, lada, dan jambu mete.
Selain itu, lebih dari 5.000 ha kebun benih juga telah dibangun untuk mendukung program tersebut.
"Sebagian besar produsen benih yang terlibat adalah UMKM. Ada sekitar Rp 750 miliar investasi pelaku UMKM pada kegiatan ini," ujar Badaruddin dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Ia menyebut, program hilirisasi perkebunan juga telah menyerap sedikitnya 1.243 tenaga kerja di pedesaan. Efek berantainya turut menggerakkan usaha logistik, pupuk, polibeg hingga paranet.
Khusus untuk pengembangan kebun benih tebu, Badaruddin mengatakan terdapat sekitar 100 armada yang setiap hari bergerak untuk mendistribusikan benih ke berbagai wilayah.
Program ini juga dinilai memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha kecil di sektor perbenihan. Saat ini terdapat sekitar 170 penyedia benih dan 300 mitra penangkar yang terlibat dalam pengembangan bibit perkebunan.
Sebagian besar pelaku usaha tersebut melakukan investasi lebih dulu dengan memanfaatkan pembiayaan perbankan, dana swadaya maupun investor, lantaran pembayaran baru dilakukan setelah benih tersalurkan.
Baca Juga: Teladan Prima Agro (TLDN) Siapkan Capex Lebih dari Rp 600 miliar Tahun Ini
Sementara itu, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rubiyo, menilai arah program hilirisasi perkebunan sudah berada di jalur yang tepat karena dimulai dari penyediaan benih unggul dan bermutu.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mutu hasil perkebunan nasional yang mayoritas masih dikelola oleh perkebunan rakyat.
Rubiyo juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam mempercepat program melalui deregulasi serta pengawasan ketat yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Balai Sertifikasi, Inspektorat, TNI hingga Kejaksaan.
Ia menilai sistem pembayaran yang dilakukan setelah benih tersertifikasi dan tersalurkan menjadi cara efektif untuk menekan peredaran benih berkualitas rendah di masyarakat.
Baca Juga: Kementan Percepat Hilirisasi Perkebunan, Siapkan Anggaran Rp 9,5 Triliun
“Selain memastikan benih bermutu, kelembagaan petani juga perlu diperkuat agar hasil panen nantinya dapat langsung terhubung dengan industri,” kata Rubiyo.
Ia menambahkan, program ini juga menjadi momentum bagi petani dan penangkar untuk naik kelas melalui penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi kompetensi penangkar benih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
