Proyek Waste of Energy Berjalan, Produsen Listrik Swasta Ungkap Potensi Bergabung

Selasa, 30 September 2025 / 17:57 WIB

ILUSTRASI. Pekerja berada di ruang turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Santong berkapasitas 1.000 kw di Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, NTB, Kamis (19/6/2025). Menurut data PLN NTB, saat ini bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di sistem kelistrikan NTB telah mencapai 5,37 persen dari total kapasitas terpasang dan angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 25,19 persen pada tahun 2034 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengungkap potensi bergabung dalam proyek Waste to Energy (WtE) dalam menggarap sampah menjadi listrik yang digagas oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Menurut Ketua APLSI, Eka Satria pihaknya melihat PLTSa sebagai peluang strategis bagi swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah sekaligus penyediaan energi bersih.

"Dengan offtaker PLN, peran Independent Power Producer (IPP) sangat penting untuk mempercepat realisasi proyek," ungkap Eka, kepada Kontan, Selasa (30/09/2025).

Baca Juga: PLN Jadi Pembeli Tunggal Listrik Pembangkit Sampah dari Program WTE Danantara

Namun, agar menarik bagi investor, Eka menyebut, dibutuhkan regulasi yang jelas, mekanisme lelang yang transparan, serta skema tarif yang layak sehingga proyek benar-benar bank-able.

"Masuknya Danantara merupakan sinyal positif bahwa sektor PLTSa mulai mendapat perhatian serius. Ke depan, proyek ini berpotensi berkembang pesat di wilayah dengan timbunan sampah besar," ungkap dia.

Meski begitu, proyek WtE, masih memiliki tantangannya sendiri, yaitu pada pada keekonomian yang relatif rendah, kepastian pasokan sampah, dan perizinan lintas sektor.

Baca Juga: Strategi PLN Tekan Emisi Karbon Tanpa Korbankan Finansial Perusahaan

Sembari menunggu pengesahan terkait Peraturan Presiden (Perpres) Waste to Energy (WtE) baru yang akan menggantikan Perpres No. 35 Tahun 2018, Eka menyebut APLSI siap berperan memberi masukan kebijakan, mengkomunikasikan kesiapan investor swasta, dan menjembatani kolaborasi dengan pemerintah dan PLN.

"Tantangan-tantangan di atas tadi ini hanya dapat diatasi melalui koordinasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat," tutup Eka.