Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Daftar kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang infrastruktur, tampaknya, akan semakin panjang. Hal ini, setelah Jepang memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan akses tol Tanjung Priok yang menjadi bagi dari Metropolitan Priority Area (MPA).
Kini, Jepang menjajaki untuk membangun jalan tol akses Pelabuhan Cilamaya yang digadang-gadang sebagai salah satu pelabuhan baru untuk memecah kepadatan pelabuhan Tanjung Priok.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan, kebutuhan pendanaan konstruksi akses tol menuju Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat ini mencapai Rp 1,5 triliun.
Dana itu masih di luar biaya pembebasan lahan maupun kemungkinan terjadinya eskalasi harga material dimasa yang akan datang.
"Saat ini biaya pembangunan jalan tol sekitar Rp 50 miliar per kilometer. Jadi, bisa dihitung berapa kebutuhan dananya. Tapi, pelabuhan Cilamaya baru dibangun 2022, dan biayanya masih bisa lebih tinggi lagi," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto akhir pekan lalu.
Akses jalan tol yang menuju Pelabuhan Cilamaya tersebut, belum masuk dalam jaringan jalan tol maupun jalan nasional yang ditetapkan pemerintah saat ini. Meski begitu, Djoko bilang, rencana jalan akses tol ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Jakarta-Cikampek.
Untuk membangun jalan tol itu perlu dilakukan studi kelayakan oleh pemrakarsa proyek maupun pemerintah.
Studi kelayakan itu diharuskan memperhatikan aturan tata ruang maupun kondisi lahan persawahan produktif di wilayah tersebut. Hal ini mengingat Karawang merupakan lumbung padi nasional dengan areal sawah kelas I di Indonesia.
"Rencana ini masih kami evaluasi, karena menggunakan lahan abadi pertanian dan ada jaringan irigasi. Karena itu, kami pikir perlu mendapatkan izin dari Menteri Pertanian," kata Djoko.
Ia menerangkan, jalan akses tol ini nantinya bisa dibangun oleh pemerintah, seperti akses tol Tanjung Priok yang kini tengah dikonstruksi. Selain itu, bisa pula melelang proyek ini kepada investor yang berminat, atau bisa juga lewat skema Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS).
Lebih lanjut, Djoko mengatakan, pengerjaan infrastruktur ini tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat mengingat pembangunan Pelabuhan Cilamaya juga belum dilaksanakan.
Dibangun pada 2022
Pelabuhan itu sendiri direncanakan baru dibangun pada 2022. Itu pun, jika tidak ada halangan.
"Kami akan bangun tol ini mendekati penyelesaian pembangunan pelabuhan. Paling tidak butuh dua tahun untuk bangun jalan tol itu. Kalau jalannya dibangun terlebih dahulu, akan mubazir karena tidak digunakan dan pertanggungjawaban anggarannya juga akan dipertanyakan," katanya.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menambahkan, hingga saat ini jalan akses ke Pelabuhan Cilamaya masih dikaji oleh pemerintah, lantaran proyek itu akan memakan lahan pertanian kelas satu yang ada di sekitar Karawang. Berdasarkan peraturan tata ruang, Karawang digunakan untuk lahan pertanian.
Menteri PU menilai, pemerintah Jepang meminta akses itu dibangun, karena banyak perusahaan asal Negeri Sakura itu yang bercokol di kawasan industri Karawang dan Cikarang.
Selain itu, akses tol itu juga untuk dukung pengoperasian Pelabuhan Cilamaya yang dapat memecahkan kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Mungkin itu, sejauh ini dibangun di timur supaya trafiknya pecah, sehingga sebagian lari ke timur. Kalau semua menumpuk di Priok, sudah cukup padat," imbuh Djoko Kirmanto.
Sekadar informasi, akhir pekan lalu Menteri PU, Djoko Kirmanto bertemu dengan Menteri Pertanahan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Akihiro Ohta untuk pembahasan dan penandatanganan draft Record of Discussion (ROD) tentang kerja sama di bidang pembangunan infrastruktur.
Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan ini adalah keinginan Jepang untuk menambah investasi di Indonesia, namun salah satu permintaan mereka adalah dibuatkan jalan akses menuju pelabuhan Cilamaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
