Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kementerian Pariwisata memproyeksikan Bangka akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Hal itu menyusul adanya lahan bekas pertambangan PT Timah (Persero) Tbk yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Belitung menjadi KEK.
"Pertemuan kita terakhir dengan Pak Gubernur untuk membangun Melintang. Waktu itu saya minta 1.000 hektar. Ini ada Dirut PT Timah (mau memberikan), sinergi yang bagus antara pemerintah daerah dengan BUMN. Mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam jumpa pers Festival Pesona Serumpun Sebangau di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Arief melanjutkan, target total lahan yang dibutuhkan yakni 1.000 hektar diharapkan sudah tercapai pada bulan Agustus. Ia mengatakan, kedua belah pihak yakni antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun PT Timah akan sama-sama diuntungkan dengan adanya rencana KEK Bangka.
"Nilai investasi (yang dibutuhkan untuk KEK Bangka) kira-kira 2 milyar dollar. Itu rata-rata. Total investasi 10 destinasi KEK itu adalah 20 milyar dollar. Kurang lebih (senilai) itu," ujar Arief setelah jumpa pers.
Ia menjelaskan investasi untuk KEK Bangka bisa didanai oleh investasi publik berupa pemerintah dan investasi privat dari perusahaan swasta. Arief melanjutkan terkait KEK Bangka telah ada komitmen dari Direktur Utama PT. Timah.
Direktur Utama PT. Timah (Persero) TBK, Riza Pahlevi Tabrani saat KompasTravel konfirmasi terkait lahan 1.000 hektar mengatakan lahan yang akan diberikan untuk lahan KEK Bangka merupakan lahan konsesi untuk penambangan yang telah selesai.
Nantinya, lahan tersebut akan dilepas dan akan ditetapkan oleh menjadi KEK oleh pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata.
"Untuk lahan sedang dibahas dengan tim gubernur dan tim saya (PT Timah). Nanti targetnya sebelum akhir tahun sudah selesai. PT Timah menyediakan lahan seluas 1.000 bekas penambangan timah," ungkap Riza.
Ia menjelaskan lahan konsesi penambangan yang akan diberikan untuk KEK Bangka bersifat terbuka dan telah direklamasi. Namun, Riza enggan menyebutkan lokasi lahan-lahan yang akan diberikan.
"Kemungkinan paling besar pasti untuk KEK ini bersentuhan dengan pariwisata akan kita cari dekat garis pantai," ungkapnya.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi berharap dengan adanya KEK Bangka ini dapat mengembangkan daerah.
Dengan adanya KEK Bangka, lanjut Rustam, secara tak langsung akan terbit peraturan presiden yang mengharuskan seluruh departemen melakukan pembangunan secara terintegrasi mulai dari jalan hingga bandara.
"Pembangunan itu kan pakai dana pusat. (Wilayah KEK) ada di Bangka Barat, Selatan, dan Tengah. Itu 1.000 hektar dibagi tiga minimal 300 hektar setiap kabupaten," jelas Rustam kepada KompasTravel. (Penulis: Wahyu Adityo Prodjo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
