Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kegagalan program cetak sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) tak sekadar menjadi gambaran ketidakmampuan Kementan dalam menghentikan ahli fungsi lahan. Yang tak kalah penting adalah pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.
Demikian hal itu diungkapkan oleh Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA). Karena itu, Uchok meminta anggaran tersebut ditelusuri penggunaannya.
Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah seharusnya melakukan audit anggaran program cetak sawah. "Program cetak sawah ini adalah sebuah kegagalan. Bahkan rawan penyimpangan, sehingga tidak berhasil programnya," kata Uchok, Kamis (6/12).
Sinergitas antarlembaga penegak hukum dengan BPK menurut Uchok merupakan kunci dalam menelusuri penggunaan anggaran cetak sawah. "Aparat hukum harus kreatif menelusuri program cetak sawah ini. Kerjanya menggandeng BPK l," imbuh dia.
Senada, Anggota Komisi IV DPR OO Sutisna mengatakan, alih fungsi lahan pertanian yang sangat masif di Jawa seharusnya menjadi dasar alasan kuat bagi Kementan melakukan evaluasi program cetak sawah dan melaporkannya ke publik. Karena itu, dia mendukung untuk adanya audit anggaran cetak sawah.
“Kita harus segera lihat pencetakan sawah itu sudah berjalan lancar atau belum? Selama ini terlihat cetak sawah tergesa-gesa. Harusnya bukan hanya dilihat luasan cetak sawahnya, tapi juga dipikirkan airnya dari mana, tingkat kesuburan tanahnya, dan kemampuan masyarakat di situ yang mau menjadi petani,” tuturnya.
Politisi Gerindra ini menambahkan, kepala daerah yang menjadi sasaran program cetak sawah bisa melaporkan perkembangannya. Menurutnya, DPR akan mendukung program cetak sawah, asal dilakukan dengan tepat sasaran dan efektif. “Apakah berjalan atau tidak, kendalanya apa, ini harus dilaporkan. Jangan malu kalau tidak jalan,” tuturnya.
Area sawah terus berkurang
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memproyeksi, setiap tahun area persawahan terus berkurang. Bahkan, pada tahun depan, lahan sawah di Indonesia diproyeksi bisa berkurang lagi sampai 1,4 juta hektare.
Pengurangan lahan yang cukup signifikan tersebut dikarenakan hasil verifikasi langsung ke lapangan menemukan, banyak lahan sawah yang ternyata sudah memiliki izin alih fungsi. Ada yang berubah menjadi mal atau bangunan lain.
Nah, untuk mencegah pengurangan lahan tidak bisa dilakukan hanya dengan program cetak sawah. Sebab, untuk bisa efektif berproduksi, cetak sawah memerlukan waktu yang sangat lama, memakan waktu 5—10 tahun ke depan.
"Ini saja yang dari hasil terbaru 2018 cetak sawah hanya 7,1 juta hektare. Itu data dari citra satelit. Tapi, ke depannya diprediksi bisa berkurang lagi sampai 20%," ungkap Vevin S Ardiwijaya, Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah BPN.
Karena itu, ke depan BPN akan fokus menggarap rancangan peraturan presiden guna mempersulit alih fungsi lahan. Perbedaan luasan sawah baru diperkirakan karena pihak yang mendapat dana dari Kementan membangun sawah dengan ukuran yang tidak detail. Hanya berdasarkan perkiraan.
Di sisi lain, banyak juga ditemukan sawah-sawah baru dari program cetak sawah yang posisinya tidak strategis karena jauh dari masyarakat, di mana sawah sudah tercetak, namun tidak ada petani yang menggarap.
Pada tahun ini, Kementan menargetkan mencetak 12.000 hektare (ha) sawah. Namun, realisasinya hingga saat ini baru mencapai 6.402 ha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
