Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi sertifikasi lahan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) masih rendah.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang telah tersertifikasi ISPO baru mencapai 5,68 juta hektare (ha) atau 37% dari luas lahan sawit di Indonesia yang mencapai 16.381 juta ha.
"Realisasi sertifikasi ISPO sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 mencapai 1.050 sertifikat untuk luasan 5,68 juta ha," jelas Andi dalam Rakor Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan, dipantau daring Minggu (31/3).
Baca Juga: Wilmar Dampingi 1.500 Petani Swadaya di Siak, Riau, Uuntuk Meraih Sertifikasi ISPO
Dari total lahan tersebut kata Andi, terdiri dari 969 perusahaan dan 81 kelembagaan perkebunan kelapa sawit yang telah tersertifikasi.
Sedangkan terget sertifikasi sawit berkelanjutan ini sebanyak 5 juta ha untuk perusahaan dan 3,9 juta ha untuk pekebun.
Andi menjelaskan dalam upaya penerapan ISPO telah dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi ISPO yang menggabungkan sektor hulu dan hilir dengan melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian ESDM.
"Selain regulasi juga dilakukan beberapa kegiatan seperti penguatan kelembagaan pekebun, pembiayaan pekebun untuk peremajaan sawit hingga pengembangan SDM," ungkap Andi.
Baca Juga: Indonesia Menghadapi EUDR dan ISPO
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, program ISPO ini bertujuan untuk mengakselerasi sertifikasi berkelanjutan usaha perkebunan sawit.
Menurutnya, ISPO menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan industri kelapa sawit Indonesia dapat tetap bersaing di pasar global yang semakin memperhatikan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.
"Perpres telah direvisi dan ISPO itu juga mencakup ketelusuran dari rantai pasok minyak sawit atau tracebility, dengan menguatkan konsep hilirisasi. Hal ini penting karena ini menjadi repsons kebijakan EUDR," jelasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
