Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi peremajaan lahan sawit tidak bergerak banyak. Luas lahan yang telah disetujui Kementerian sejak tahun lalu baru mencapai 15.000 ha dan yang siap menerima dana tahun ini jauh lebih kecil lagi.
Bambang, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) menyatakan hingga posisi saat ini, rekomendasi teknis yang telah ditandatangani mencapai 15.000 ha. Sedangkan rekomendasi yang tahun ini sudah masuk dan menunggu pencairan dana dari BPDPKS masih sedikit.
"Seribu hektare lebih mungkin," katanya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (21/11)
Padahal informasi terakhir yang pihak BPDPKS sampaikan, hingga akhir semester pertama 2018, dana peremajaan yang telah disalurkan kepada 5.384 pekebun untuk luasan lahan 12.063 hektare dengan nilai mencapai Rp 288 miliar. Sedangkan target tahun ini adalah melakukan peremajaan pada lahan seluas 185.000 ha.
Menurutnya peremajaan ini sempat terhambat karena rekomendasi teknis sempat macet sejak tahun lalu. Kata Bambang, pengajuan dari petani sempat terhenti dan tidak terdapat ajuan hingga September tahun ini.
"Rekomendasi teknis (rekomtek) tahun lalu realisasinya lambat, banyak petani mau mundur. Sehingga sampai September tidak ada yang mau majukan, sudah penyuluhan dimana-mana, tapi yang respon mau ikut rekomtek tidak banyak," jelasnya.
Namun setelah pihak BPDPKS mulai mencairkan dana pada September tahun ini, petani yang mengajukan lahan untuk diremajakan langsung bertambah dan kini Kementan telah menerima ajuan peremajaan sawit untuk areal seluas 77.000 hektare tahun ini.
Terkait hal ini, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan memang ada ajuan sebanyak 77.000 ha, namun rekomendasi teknisnya belum dikeluarkan.
Kemudian terkait ajuan ini, Darmin berharap pendataan dan persetujuan lahannya mengutamakan area yang sudah siap untuk diremajakan dan fokus pada area yang memang menjadi sentra sawit seperti di Sumatera dan Kalimantan.
"Bukan kita tidak prioritas kan daerah yang tidak banyak sawitnya, tapi prioritas kan area utama," jelasnya.
Dono Boestami, Direktur Utama BPDPKS menyatakan pihaknya belum mendapatkan rekomtek terbaru maupun melakukan pencairan karena menunggu pihak regulator. "Di kita sudah tidak ada lagi," katanya singkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
