Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) mendukung kebijakan BP Tapera terkait pembiayaan untuk 51 ribu unit rumah tahun ini.
"Kami mendukung, tapi harus dicarikan SOP yang bisa saling meringankan beban dari yang mendapatkan bantuan Tapera, dalam hal ini ASN/TNI/Polri," ujar Ketua Umum DPP REI Totok Lusida kepada kontan.co.id, Rabu (20/1).
Totok menegaskan, dari Tapera harus memperjelas konsep program ini. Sebabnya, dari ASN saja ia menilai ada 80% telah menjaminkan SK-nya. Menurutnya dengan begitu, mereka tidak bisa mengambil program KPR rumah bersubsidi.
"Kalau mengambilnya rumah sederhana terkena PPn, PPh, dan BPHTB. Nah, selisih pajak saja itu 17,5% dan angka itu jika KPR 10 tahun sama dengan 1 unit rumah baru. Jadi, ada baiknya diperbaiki dulu program atau sistemnya karena ini terasa terburu-buru," paparnya.
Baca Juga: Kementerian PUPR alokasikan Rp 12,06 triliun untuk padat karya infrastruktur
Ia mencotohkan program Pemda DKI Jakarta yaitu DP Rp 0 rupiah. Namun, belum bisa terealisasi lantaran dinilai juga terburu-buru. Pihaknya khawatir jika telah membangun rumah malah membuat backlog rumah.
"Kami mendukung Tapera, tapi tidak usah terburu-buru. Sekarang saya teriak-teriak minta program KPR sampai Rp 500 juta karena mereka rata-rata sudah menjaminkan SK-nya. Makanya, kami berharap bisa berjuang bersama untuk merealisasikan ASN/TNI/Polri dengan KPR Rp 500 juta sehingga bebas pajak," tegasnya.
Adapun menurut Totok, saat ini batasan harga jual yang tidak terkena pajak berada di level Rp 150 juta. "Harga rumah sekarang Rp 150 juta, lalu ada kredit jaminan SK, berarti sudah Rp 200 juta. Kalo kreditnya itu dikeluarin dengan nilai Rp 200 juta tanpa kena PPn, PPh, dan BBHTB pasti banyak yang mau beli. Makanya, kalau ada batasan MBR plus lebih baik dan program Tapera akan berjalan," tandasnya.
Selanjutnya: Imbas pandemi, REI sebut penjualan properti perumahan turun 60%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
