kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

REI siapkan rekomendasi sektor perumahan ke Jokowi


Kamis, 13 November 2014 / 12:22 WIB
REI siapkan rekomendasi sektor perumahan ke Jokowi
ILUSTRASI. 5 Cara Cek Jadwal Bioskop XXI dan Lainnya Hari Ini sekaligus Harga Tiket. KONTAN/Cheppy A. Muchlis


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reale state Indonesia (REI) tahun ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI. Rakernas digelar di Hotel Borobudur, 18-20 November 2014 itu diikuti oleh anggota REI dari seluruh Indonesia. 

"Salah satu tujuannya adalah mengevaluasi, merumuskan program-program kerja REI dan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman," ujar Eddy Hussy, Ketua umum DPP REI, Kamis (13/11).

Eddy mengatakan, rakernas rencananya akan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo. Kehadiran Presiden sekaligus akan memberikan arahan guna mendorong semangat peserta dan para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman. 

"Untuk untuk bersama-sama membantu pemerintah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau sesuai program kerja pemerintah di kabinet kerja," kata Eddy. 

Apalagi, lanjut dia, di era Indonesia baru ini banyak program pemerintah yang harus didukung agar program tersebut bisa optimal. Untuk itulah, pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan mesti sering bertemu untuk menyamakan persepsi. 

Saat ini, menurut Eddy, beberapa kebijakan atau regulasi yang dibuat sudah tak lagi sesuai dengan iklim usaha dan kenyataan di lapangan. Akibatnya, banyak kendala terjadi, khususnya dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

"Di sini kami mencoba membedah hal itu. Mendengarkan masukan dari para pengambil kebijakan dan suara pengembang dari berbagai daerah. Hasilnya akan kami sampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan dalam bentuk pokok-pokok pikiran," jelasnya. (Latief)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×