Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
Pemerintah pusat memang sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan seperti PP 64 tahun 2016, namun diakui kondisi di mayoritas daerah belum banyak berubah.
“Masalah klasik lain adalah harga lahan untuk rumah MBR yang terus meningkat, sehingga untuk mengimbangi harga lahan yang mahal, REI berharap adanya kenaikan harga rumah bersubsidi,” papar Eman.
REI juga berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkrit terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil.
Merujuk riset yang dilakukan Universitas Indonesia (UI), sedikitnya ada 174 industri ikutan yang dipengaruhi kondisi sektor properti.
Berdasarkan data PPDPP, dari total 11.568 pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia, sekitar 5.014 pengembang di antaranya adalah pengembang REI.
Sehingga, tambah Eman, pihaknya cukup percaya diri menyebut bahwa REI adalah asosiasi pengembang tertua dan asosiasi pengembang rumah rakyat terbesar di seluruh Indonesia.
Eman menyebutkan, REI mempunyai posisi strategis untuk berkarya mendukung program-program strategis pemerintah di bidang perumahan, permukiman, tata ruang dan perkotaan karena memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang-bidang tersebut.
Oleh karena itu, ke depan REI akan terus mendukung pemerintah dalam membangun dan menyediakan hunian layak huni kepada masyarakat.
Menurut Eman, ada beberapa terobosan yang masih perlu dilakukan pemerintah guna memastikan pembangunan rumah rakyat berjalan optimal.
Pertama, terobosan pajak untuk rumah MBR. Di mana untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat, REI memperjuangkan adanya relaksasi di bidang perpajakan bagi rumah MBR.
Sehingga rumah-rumah yang dijual maksimal 20% di atas batasan harga jual (plafon) rumah subsidi FLPP, tidak perlu dikenakan PPN 10% dari nilainya. Namun cukup dikenakan atas selisihnya terhadap harga jual rumah yang ditentukan.
Kedua, terobosan penyediaan rumah bagi ASN maupun prajurit TNI/Polri. Dalam dua tahun terakhir ini, ungkap Eman, REI sudah menjalin kerja sama dengan PT Taspen, Jamkrindo, Kementerian Pertahanan, dan Korpri.
Ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyediaan rumah bagi ASN, TNI/Polri.
“Kami berharap akan ada terobosan kebijakan dari pemerintah, yang membuat REI dapat bergerak lebih cepat lagi untuk menyediakan rumah bagi para abdi negeri,” Tutup Eman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
