Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menargetkan akan membangun sekitar 430.000 unit rumah di seluruh wilayah Indonesia tahun 2019 ini.
Itu terdiri dari 230.000 unit rumah bersubsidi dan 200.000 unit rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp 200 juta hingga Rp 300 juta per unit.
“Selain rumah bersubsidi, tahun ini kami akan genjot juga pembangunan rumah komersial di bawah Rp 300 jutaan yang menyasar kelompok milenial. Asalkan tidak ada kebijakan yang mengganggu pasar, kami yakin target tahun ini dapat tercapai, terlebih melihat kebutuhan masyarakat yang besar di kedua segmen tersebut,” ungkap Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata dalam keterangan resminya dikutip, Kamis (24/1).
Target tersebut meningkat dari realisasi tahun lalu. Sepanjang 2018, REI telah membangun sebanyak 394.686 unit rumah rakyat di seluruh tanah air. Itu terdiri dari rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 214.686 unit dan rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp 200 juta hingga Rp 300 juta sebanyak 180.000 unit.
Realisasi pembangunan rumah REI 20q8 tersebut juga meningkat dibandingkan 2017 yang capaiannya sebanyak 376. 290 unit.
Soelaeman mengungkapkan jumlah rumah yang terbangun sepanjang 2018 tersebut belum termasuk rumah komersial di segmen menengah atas di Jabodetabek dan kota-kota besar di seluruh Indonesia yang mayoritas memang dibangun oleh pengembang anggota REI.
Dia mengakui, pendataan rumah-rumah komersial (nonsubsidi) terutama di daerah memang mengalami kendala karena pengembang tidak memberikan laporan pembangunan kepada Sekretariat DPP REI.
“Meski begitu, dengan angka 394.686 unit rumah terbangun di 2018 itu saja sudah menunjukkan bahwa kontribusi REI dalam Program Sejuta Rumah sepanjang 2018 hampir mencapai 40% dari realisasi keseluruhan Program Sejuta Rumah yang dilaporkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 1.132.621 unit,” kata pria yang akrab disapa Eman itu.
Di 2018, Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi dua daerah dengan pembangunan rumah bersubsidi terbanyak, masing-masing 31.858 unit dan 29.653 unit. Disusul Sumatera Selatan, Banten, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Meski pemerintah sudah melakukan banyak terobosan untuk mendorong pembangunan rumah bersubsidi, Eman menyebutkan masih banyak persoalan di lapangan yang menghambat pasokan rumah rakyat, terutama kendala perizinan dan ketersediaan lahan di daerah.
Pemerintah pusat memang sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan seperti PP 64 tahun 2016, namun diakui kondisi di mayoritas daerah belum banyak berubah.
“Masalah klasik lain adalah harga lahan untuk rumah MBR yang terus meningkat, sehingga untuk mengimbangi harga lahan yang mahal, REI berharap adanya kenaikan harga rumah bersubsidi,” papar Eman.
REI juga berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkrit terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil.
Merujuk riset yang dilakukan Universitas Indonesia (UI), sedikitnya ada 174 industri ikutan yang dipengaruhi kondisi sektor properti.
Berdasarkan data PPDPP, dari total 11.568 pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia, sekitar 5.014 pengembang di antaranya adalah pengembang REI.
Sehingga, tambah Eman, pihaknya cukup percaya diri menyebut bahwa REI adalah asosiasi pengembang tertua dan asosiasi pengembang rumah rakyat terbesar di seluruh Indonesia.
Eman menyebutkan, REI mempunyai posisi strategis untuk berkarya mendukung program-program strategis pemerintah di bidang perumahan, permukiman, tata ruang dan perkotaan karena memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang-bidang tersebut.
Oleh karena itu, ke depan REI akan terus mendukung pemerintah dalam membangun dan menyediakan hunian layak huni kepada masyarakat.
Menurut Eman, ada beberapa terobosan yang masih perlu dilakukan pemerintah guna memastikan pembangunan rumah rakyat berjalan optimal.
Pertama, terobosan pajak untuk rumah MBR. Di mana untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat, REI memperjuangkan adanya relaksasi di bidang perpajakan bagi rumah MBR.
Sehingga rumah-rumah yang dijual maksimal 20% di atas batasan harga jual (plafon) rumah subsidi FLPP, tidak perlu dikenakan PPN 10% dari nilainya. Namun cukup dikenakan atas selisihnya terhadap harga jual rumah yang ditentukan.
Kedua, terobosan penyediaan rumah bagi ASN maupun prajurit TNI/Polri. Dalam dua tahun terakhir ini, ungkap Eman, REI sudah menjalin kerja sama dengan PT Taspen, Jamkrindo, Kementerian Pertahanan, dan Korpri.
Ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyediaan rumah bagi ASN, TNI/Polri.
“Kami berharap akan ada terobosan kebijakan dari pemerintah, yang membuat REI dapat bergerak lebih cepat lagi untuk menyediakan rumah bagi para abdi negeri,” Tutup Eman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
