RI Kaji Ulang Ekspor Listrik Rendah Karbon ke Singapura,Investasi EBT Bisa Terhambat?

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mengevaluasi atau mengkaji ulang rencana ekspor listrik rendah karbon ke Singapura dinilai memerlukan strategi yang bijak agar keran investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia ke depannya tidak terhambat.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengkaji ulang ekspor listrik yang sebelumnya direncanakan ke Negeri Singa. Hal ini menurutnya dipertimbangkan lantaran kebutuhan listrik dalam negeri yang masih besar.

"Kita sampai hari ini masih dalam kajian untuk tahapan proses ekspor listrik ke negara lain karena kita masih butuhkan listrik banyak di negara kita. Semua kita akan kaji lagi, kita hitung-hitung lagi, karena kebutuhan di dalam negeri lebih prioritas," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).

Sebelumnya, pada awal Juli 2026 lalu, Indonesia dan Singapura telah menyepakati kerja sama perdagangan listrik lintas batas (Cross-Border Electricity Trade/CBET) yang diproyeksikan berkapasitas 3,4 gigawatt (GW) dengan target beroperasi secara komersial pada 2035.

Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma menilai, pengkajian ulang ini memerlukan strategi agar tidak menghambat investasi sektor EBT di Indonesia.

"Jika pengkajian ulang diikuti dengan komitmen pemerintah untuk menyerap seluruh daya listrik EBT tersebut ke dalam jaringan listrik nasional (PLN) atau kawasan industri domestik dengan skema harga yang adil (bankable), maka minat investasi EBT akan tetap tinggi," katanya kepada Kontan, Selasa (27/10/2026).

Pasalnya, lanjut Surya, pengembang dan investor membutuhkan kepastian pembeli (offtaker) dan skema keekonomian yang masuk akal, baik pembeli tersebut berada di luar negeri maupun di dalam negeri.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan antarnegara dan kepercayaan investor global agar kepastian investasi sektor EBT di Indonesia tetap terjaga.

"Untuk menjaganya, penyesuaian skema (adjustment) dan phasing atau penjadwalan ulang bertahap jauh lebih bijaksana daripada pembatalan sepihak," terang Surya.

Ia mendorong sejumlah skema alternatif yang dapat dipertimbangkan. Pertama, melakukan ekspor dalam skala terbatas secara bertahap seiring dengan bertambahnya kapasitas terpasang EBT di Indonesia.

Kedua, skema joint infrastructure & technology sharing yang dapat dilakukan dengan mengajak Singapura berinvestasi langsung pada rantai pasok manufaktur EBT di Indonesia. "Misalnya industri komponen surya, baterai, atau grid connection, sehingga ada nilai tambah lokal sebelum sebagian energi dialirkan," imbuh Surya.

Ketiga, Surya juga mendorong mekanisme Renewable Energy Certificate (REC) melalui pengembangan kerja sama perdagangan sertifikat energi terbarukan atau kredit karbon sebagai pelengkap skema fisik energi.

Ia menambahkan, sebelum mengambil keputusan terkait ekspor listrik, baik melanjutkan, menunda, maupun membatalkan rencana, pemerintah juga perlu menakar berbagai faktor penting.

Misalnya, peta kebutuhan domestik yang menggambarkan kepastian pasokan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi dan akselerasi dekarbonisasi industri dalam negeri. Selain itu, keekonomian proyek & good engineering practices juga dinilai penting untuk memastikan kepastian keekonomian bagi pengembang, agar fasilitas dapat dibangun dan dioperasikan sesuai standar keteknikan yang baik tanpa merugi.

Pemerintah, lanjut Surya, juga dapat menghitung dampak efisiensi dari penekanan impor energi dibanding devisa ekspor yang dilepas.

"Dari sisi iklim investasi dan kepastian hukum, pemerintah juga perlu menjaga reputasi Indonesia sebagai mitra dagang yang andal melalui dialog konstruktif bersama pihak pembeli/mitra luar negeri," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News