Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan segera diparipurnakan. Itu artinya Indonesia akan segera mempunyai kepastian hukum tentang perlindungan data pribadi.
Dalam RUU ini memuat beberapa aturan termasuk sanksi tegas bagi pengendala data pribadi yaitu denda administratif sebanyak 2% dari pendapatan tahunan, jika ada kebocoran data.
Menanggapi hal ini, SPV - Head of Coorporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison, Stave Saerang mengatakan pihaknya selalu mengutamakan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan, termasuk memastikan keamanan data pribadi.
Baca Juga: Anggota Komisi I DPR Minta Aturan Turunan RUU PDP Perhatikan Hal Ini
"IOH juga senantiasa mengimbau pelanggan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu," terang dia.
Selanjutnya terkait dengan penerapan sanksi, pihaknya akan mengikuti arahan lebih lanjut dari pemerintah untuk mengimplementasikan RUU PDP.
"Kami akan menunggu," terang dia.
Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (7/9) yang lalu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi.
Baca Juga: Kadin Harap Industri Bisa Dilibatkan dalam Penyusunan Aturan Turunan RUU PDP
RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) hasil kesepakatan pembahasan pemerintah dan DPR ini selanjutnya akan dibawa ke Presiden untuk di undangkan menjadi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Naskah RUU PDP sendiri telah dibahas ditingkat Panja komisi I DPR RI dengan total 371 Daftar Inventarisasi malah (DIM) dan menghasilkan 16 Bab serta 76 pasal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
