APM Tunggu Kepastian Insentif EV 2026, Harga dan Strategi Pasar Jadi Taruhan

Selasa, 10 Februari 2026 / 19:32 WIB

ILUSTRASI. Ilustrasi penawaran mobil listrik baru ajang GIIAS 2025 (KONTAN/Muradi) Berakhirnya sejumlah insentif kendaraan bermotor pada 2025, termasuk fasilitas impor CBU, menjadi perhatian pelaku industri otomotif.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berakhirnya sejumlah insentif kendaraan bermotor pada 2025, termasuk fasilitas impor mobil utuh atau Completely Built Up (CBU), menjadi perhatian pelaku industri otomotif. Khususnya bagi agen pemegang merek (APM) kendaraan listrik yang tengah memperluas bisnis di Indonesia. Ketidakjelasan kebijakan insentif 2026 dinilai berpotensi memengaruhi strategi harga dan proyeksi permintaan pasar.

Deputy CEO of Sales and Network Development VinFast Indonesia Davy J. Tuilan mengatakan, diskusi mengenai insentif berkaitan langsung dengan strategi harga di pasar. Namun, menurut dia, daya saing tidak hanya ditentukan oleh insentif fiskal semata, melainkan juga oleh penguatan ekosistem.

Davy mengungkap, VinFast masih menantikan kejelasan kebijakan insentif dari pemerintah dan berharap pengumumannya dapat dilakukan dalam waktu dekat guna memberikan kepastian bagi industri maupun konsumen.

"Kami dari Vinfast sangat menunggu dan menghargai, supaya insentif itu bisa keluar dan bisa diumumkan, kalau bisa sebelum Lebaran," ucapnya dalam diskusi di IIMS, Jakarta, Selasa (10/2).

Meski demikian, VinFast tetap melanjutkan strategi jangka panjang di Indonesia dengan fokus pada penguatan ekosistem dan perluasan portofolio produk.

"Di sisi lain terus terang kami juga fokus kepada ekosistem Vingroup dan juga product line-up bahkan di luar roda empat, termasuk roda dua dan bus," jelas Davy.

Ia menambahkan, insentif pemerintah memang penting dalam mendukung pengembangan bisnis otomotif, khususnya kendaraan listrik. Namun, keberlanjutan bisnis jangka panjang dinilai harus dibangun dari berbagai faktor.

"Government incentive itu penting untuk membangun bisnis di Indonesia, tapi Vinfast dan Vingroup long-term business itu kita bangun berdasarkan banyak faktor terutama produk dan ekosistem," ujar Davy.

Sikap serupa juga disampaikan BYD Indonesia. Pemerintah hingga kini belum mengumumkan kebijakan insentif otomotif 2026, padahal pada 2025 mobil listrik impor utuh mendapat fasilitas pembebasan bea masuk. BYD merupakan salah satu pabrikan yang menikmati kebijakan tersebut.

Head of PR and Government BYD Indonesia Luther Panjaitan menilai insentif terbukti efektif mendorong penjualan kendaraan listrik. Namun, BYD tetap optimistis menghadapi pasar meski insentif tidak berlanjut.

"Sebetulnya BYD dalam perencanaan jangka panjang termasuk strategi produk dan harga memiliki banyak komponen dan insentif adalah hanya satu bagian pembentuk harga tersebut. Artinya insentif baik bila ada, namun bila tidak diberikan kami tetap confidence dengan produk yang kami bawa," ungkap Luther saat ditemui di IIMS 2026.

Menurut Luther, insentif tidak hanya berdampak pada penjualan, tetapi juga mempercepat transisi ke kendaraan listrik secara lebih luas.

"Mudah-mudahan momentum ini bisa terjaga dan bila memang ada inserntif juga bisa mengakselerasi energi. EV ini bukan hanya soal industri tapi juga transisi energi menyelamatkan generasi emisi kemudian juga mengurangi subsidi bahan bakar," lanjut Luther.

Dari sisi pemerintah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya telah mengajukan usulan insentif dan stimulus sektor otomotif kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Usulan tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri manufaktur dan tenaga kerja.

"Kami sudah kirim dan tentu seperti yang selalu kami sampaikan bahwa program yang kami usulkan atas nama perlindungan tenaga kerja, dan juga kekuatan atau penguatan manufaktur bidang otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada perekonomian," kata Agus.