Reporter: Benediktus Krisna Yogatama | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Perusahaan elektronik asal Korea Selatan, Samsung, meminta keringanan syarat untuk memperoleh tax allowance. Dalam draf Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011 tentang Tax Allowance, menyebutkan syarat minimal tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 40%, adapun Samsung meminta syarat itu turun menjadi 20%.
"Karena belum ada industri pendukung untuk industri ponsel, kami investasi langsung untuk bikin ponsel. Bagaimana bisa langsung 40%, jadi seharusnya 20% dulu," ujar Lee Kang Hyun, Wakil Presiden Samsung Electronic kepada KONTAN, Selasa (3/3).
Lee menuturkan, Samsung dijanjikan diberikan tax allowance dalam berinvestasi dengan total sebanyak 30% dari nilai investasi. Dimana tax allowance itu akan diberikan dengan cara dicicil sebesar 5% setiap tahun dalam 6 tahun.
Ignatius Warsito, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan bahwa Samsung telah menyampaikan permintaannya itu. "Pemerintah pernah menjanjikan tax allowance apabila berinvestasi, ya saat ini mereka tagih. Ternyata terganjal di PP soal tax allowance," ujar Warsito.
Ia mengatakan draf tentang tax allowance sudah dibahas dengan kementerian terkait, dan saat ini drafnya ada di Presiden.
Warsito optimistis Samsung tetap berinvestasi di Indonesia seandainya PP tersebut masih mengharuskan tingkat kandungan dalam negeri 40%. "Investasi pasti tetap jalan, karena kan mereka menyasar pasar," katanya.
Seperti diketahui, Samsung berinvestasi US$ 20 juta untuk bangun pabrik ponsel di kawasan industri Jababeka. Pabrik itu akan memproduksi 1,6 juta unit ponsel per bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
