Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Sandy Baskoro
JAKARTA. Indonesia berambisi memproduksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) seberat 40 juta ton pada 2020. Untuk mencapai produksi sebesar itu, setidaknya, butuh tambahan lahan seluas 3 juta hektare (ha).
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, menghitung, untuk menambah lahan seluas itu, dibutuhkan investasi sekitar Rp 300 triliun. "Setiap ekspansi lahan sawit satu hektare (ha) membutuhkan biaya senilai Rp 100 juta," kata Joko kepada KONTAN, Minggu lalu (3/2).
Saat ini, total luas areal lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 8,9 juta ha. Dari jumlah itu, hanya 4,4% lahan yang belum menghasilkan tanaman. Lainnya, sekitar 8,5 juta ha sudah menghasilkan. Kalau dirinci, seluas 6 juta ha adalah perkebunan swasta dan 2,5 juta ha perkebunan rakyat. "Lahan adalah kunci penting untuk menaikkan produksi," kata Joko. Potensi lahan di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk menanam sawit masih seluas 18 juta ha.
Maka itu, Joko mengusulkan pemerintah tak lagi melanjutkan kebijakan moratorium izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Gapki mencatat, ekspansi perusahaan sawit pada 2012 hanya 220.000 ha.
Padahal, sebelum moratorium berlaku pada Mei 2011 silam, ekspansi kebun sawit bisa mencapai 400.000 ha hingga 600.000 ha. "Sejak kebijakan moratorium, ekspansi perkebunan sawit di Indonesia melambat hingga 50%," kata Joko.
Jika pemerintah masih melanjutkan moratorium, dipastikan ekspansi kelapa sawit kian melambat. Padahal, di lain pihak, pemerintah ingin mengerek
produksi sawit demi kebijakan hilirisasi.
Susanto, Ketua Bidang Pemasaran Gapki, menambahkan, jika kebijakan moratorium tak dicabut, ekspansi lahan sawit pada 2013 hanya berkisar
200.000 ha hingga 250.000 ha. "Masalah tata ruang yang belum jelas akan menghambat ekspansi," ungkap Susanto.
Selain menambah luas lahan, juga produktivitas juga perlu dinaikkan. Tetapi hal itu tak mudah, terutama untuk perkebunan rakyat. Sebab, langkah ini butuh investasi cukup besar dan seringkali perkebunan rakyat terhambat dengan pendanaan.
Direktur Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Rismansyah Danasaputra, mengungkapkan, pemerintah akan fokus menaikkan produktivitas daripada menambah lahan baru kelapa sawit. Salah satu caranya, pemerintah ingin mengembangkan benih baru tanaman sawit. "Dengan benih sawit yang unggul, rendemen sawit bisa naik 26%," kata Rismansyah.
Tahun ini, pemerintah juga menargetkan peremajaan tanaman sawit seluas 30.000 ha. Tahun lalu, realisasi peremajaan (replanting) sawit mencapai
seluas 40.000 ha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Demi ekspansi, MAGP lunasi utang
AALI merambah tiga bisnis baru
