Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto
Misalnya dengan mengadakan forum bisnis yang mempertemukan para pengusaha bidang EBT dengan calon investor yang hendak mendanai proyek di sektor tersebut.
Baca Juga: PLN: EBT merupakan solusi efektif demi dorong elektrifikasi Papua
“Kami coba menghubungkan pebisnis dengan investor. Tapi kalau sudah di dalam forum, kami tidak bisa intervensi lagi karena prosesnya adalah business to business,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinator Infrastruktur Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaludin mengaku, beberapa proyek EBT masih menemui hambatan terutama dalam proses pendanaan.
Pihaknya pun berusaha keras untuk menarik investor supaya mau membiayai proyek-proyek EBT di dalam negeri.
Kemenko Maritim dan Investasi juga berkeinginan mengubah prinsip dalam perizinan proyek EBT. Dalam hal ini, pemerintah tidak ingin pihak pelaku usaha bersusah payah mengemis izin pembangunan proyek.
Baca Juga: Gawat! 19 Proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) Mangkrak Karena Tidak Dilirik Investor
“Izin adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memberikannya. Tinggal pihak yang meminta izin agar melengkapi dokumennya saja,” kata Ridwan di Jakarta International Expo, Kamis (7/11).
Adapun Adrian Lembong, Ketua Panitia Indonesia EBTKE ConEx 2019 menyarankan agar pemerintah menetapkan suatu format kerja sama dan format perjanjian yang dapat digunakan di berbagai macam proyek EBT di Indonesia.
Hal ini agar pihak pengembang EBT, calon investor, hingga penjamin dana bisa mengacu ke format yang sudah dikenal sekaligus mempercepat proses perizinan dan pelaksanaan proyek.
“Selama ini struktur kerja sama proyek EBT kurang predictable dan sering berubah-ubah. Padahal, ini proyek jangka Panjang di mana orang-orang akan mencari sesuatu yang sudah mereka kenal dan tidak berubah dari sebelumnya,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
