Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tendi Mahadi
Kendati begitu, Martha mengakui bahwa masih sulit untuk memberikan insentif agar harga bisa lebih terjangkau, misalnya melalui pemberian bunga ringan untuk kredit pembelian PLTS Atap. Sebab, skema pembiayaan seperti itu berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Meski demikian, Martha mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan OJK, dan mendorong agar perbankan bisa memberikan kemudahan kredit dalam bentuk Energy Green Fund. "ESDM mendorong itu, namun itu nanti di OJK terkait green fund agar perbankan memberi bunga murah," sebutnya.
Baca Juga: Kata Luhut, Ahok menemukan banyak masalah di Pertamina
Pasalnya, meski tren harga global untuk PLTS Atap terus menurun, tapi harga PLTS Atap di Indonesia masih terbilang tinggi. Saat ini harga untuk 1 kWp berkisar di angka Rp 15 juta - Rp 20 juta.
Untuk itu, sambung Martha, pemerintah juga terus mendorong agar industri dalam negeri bisa memproduksi PLTS Atap. Saat ini, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) baru mencapai 40%. Martha menyebut, pemerintah akan memetakan potensi pasar untuk mendorong demand, sehingga industri PLTS Atap dalam negeri bisa terbentuk. "Kita petakan untuk membuka pasar, agar semakin banyak usaha yang berkembang," sebutnya.
Adapun, Kontan.co.id sebelumnya memberitakan, Kementerian ESDM elah menyiapkan anggaran sekitar Rp 175 miliar untuk membangun PLTS Atap di 800 titik di seluruh Indonesia pada tahun ini.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris mengatakan, program pemerintah tersebut diharapkan dapat menambah kapasitas PLTS Atap sebesar 6 MW di tahun ini.
Baca Juga: Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) campurkan batubara dengan energi terbarukan di lima PLTU
Menurut Harris, investasi yang ditanamkan oleh pemerintah dimaksudkan sebagai percontohan agar masyarakat berpartisipasi memasang PLTS Atap. "Masyarakat akan memperoleh manfaat berupa penurunan tagihan listrik sekaligus berperan aktif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Sehingga, bisa mempercepat implementasi EBT secara nasional,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
