Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2023 menjadi saksi meningkatnya serangan siber yang menargetkan sektor militer di berbagai negara. Serangan ini tidak hanya mengganggu operasi militer, tetapi juga berpotensi membahayakan keamanan nasional.
Contoh serangan termasuk kelompok hacker Anonymous yang melumpuhkan situs web Kementerian Pertahanan Rusia sebagai respons atas invasi ke Ukraina pada bulan Februari 2023, serta serangan terhadap perusahaan manufaktur pesawat dan teknologi militer terkemuka di Amerika Serikat pada bulan April 2023.
Agung Wibowo, Cyber Security Enthusiast dan Direktur WSBCybernecita Indonesia, mengatakan, data menunjukkan kerugian finansial yang signifikan akibat serangan siber di sektor militer selama tahun 2023 di berbagai negara.
Baca Juga: Peretas Memicu Konflik Israel-Gaza Secara Online
"Rusia, misalnya, mengalami kerugian finansial diperkirakan mencapai US$ 25 miliar, termasuk serangan terhadap Sberbank dan Rostelecom," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (21/2).
Selain Rusia, Amerika Serikat juga mengalami kerugian mencapai US$ 1 triliun, dengan serangan terhadap Lockheed Martin dan Colonial Pipeline. Negara lain seperti China juga mengalami kerugian signifikan.
Di Indonesia, lanjut Agung, serangan siber juga terus meningkat, menargetkan berbagai sektor seperti pemerintahan, militer, dan swasta.
Menurutnya, data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan peningkatan jumlah serangan siber, dengan 879,3 juta serangan siber terjadi sepanjang tahun 2023. Jenis serangan termasuk malware, phishing, dan DDoS.
Baca Juga: Google: Ponsel Apple dan Android Diretas oleh Spyware Italia
Serangan siber terhadap sektor militer Indonesia juga meningkat. Pada tahun 2021, 12% dari total serangan siber di Indonesia menargetkan sektor militer, meningkat menjadi 18% pada tahun 2022, dan 10% pada semester pertama tahun 2023, menurut data BSSN.
Untuk menghadapi tantangan ini, TNI telah membentuk berbagai satuan keamanan siber, seperti Pusat Pertahanan Siber (Pushansiber), serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas personel dalam bidang keamanan siber.
"Transformasi birokrasi juga diperlukan melalui pengaturan tata kelola yang baik, termasuk integrasi antar unit untuk mitigasi serangan siber dan pertukaran informasi yang lancar," terang Agung.
Baca Juga: Balas Dendam ke Vladimir Putin, Anonymous Bocorkan Data Pribadi 12.000 Tentara Rusia
Peningkatan anggaran pertahanan siber juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa upaya-upaya dalam pertahanan siber dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, personel TNI dapat memiliki akses kepada pelatihan dan teknologi yang diperlukan, serta memungkinkan pelaksanaan transformasi birokrasi yang diperlukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
