Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kabar baik bagi pelaku usaha budidaya perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar mengerek target produksi perikanan budidaya mencapai 17,9 juta ton pada tahun 2015. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun ini, KKP akan menyasar lahan budidaya perikanan di 104 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
KKP optimis bisa mensertifikasi sebanyak 8.000 bidang lahan budidaya sepajang tahun ini. Untuk mendukung program itu, sektor permodalan menjadi hal penting. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan dengan disertifikasinya lahan budidaya perikanan, maka setiap nelayan akan mudah mengakses pinjaman di perbankan. Sebab sertifikasi lahan bisa menjadi agunan saat meminjam uang ke bank. Kemudian, KKP melalui dinas di daerah akan memberikan rekomendasi ke Bank.
Slamet mengatakan, selama ini, sektor permodalan menjadi kendala bagi pembudidaya, ketika akan melakukan tambahan investasi atau perluasan usaha. Untuk itu, KKP membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SeHATKAN) yang nantinya dapat di gunakan untuk mengakses kredit atau permodalan ke perbankan atau sumber pembiayaan lainnya.
Selama ini masalah agunan sering dijadikan alasan penolakan perbankan atau pembiayaan lainnya terkait pengajuan kredit atau pinjaman oleh pembudidaya. "Dengan adanya program sertifikasi lahan ini, kita harapkan permasalah ini sedikit demi sedikit akan teratasi," ujar Slamet, Minggu (8/3).
KKP berharap dengan dibantunya para pembudidaya meminjam modal di bank, maka pembudiday bisa lebih mandiri dan akhirnya meningkatkan levelnya menjadi pengusaha serta bukan lagi hanya pekerja atau selevel buruh. Menurut Slamet melalui program SeHATKAN, KKP menargetkan jumlah modal atau uang yang mengalir di sektor perikanan dapat terus meningkat.
Ia bilang, melalui penambahan modal maka usaha budidaya ikan dapat berkembang dan kemudian dapat membina dan menjadi mitra bagi pembudidaya-pembudidaya lainnya. Sebagai contoh, di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pembudidaya gurame yang telah mengikuti program SeHATKAN dapat mengakses modal ke perbankan dan mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 100 juta.
"Ini membuktikan bahwa perbankan sudah percaya bahwa bisnis usaha budidaya perikanan memberikan keuntungan yang tinggi dan merupakan bisnis yang menggairahkan”, tambah Slamet.
Untuk menghindari adanya kredit macet perbankan dalam bisnis budidaya perikanan ini, Slamet mengatakan KKP telah memiliki data kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang maju, memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan usahanya dan bisa dipercaya. Untuk itu diperlukan rekomendasi dari Dinas terkait di daerah sehingga perbankan tidak keliru dalam mengucurkan kreditnya.
Jadi POKDAKAN tersebut diyakini mampu menjalankan usahanya dengan menggunakan teknologi, memahami keinginan pasar, dan memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
