kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

SKK Migas: Investor dari Asia dan Eropa masih agresif masuk ke Indonesia


Rabu, 26 Agustus 2020 / 14:37 WIB
SKK Migas: Investor dari Asia dan Eropa masih agresif masuk ke Indonesia
ILUSTRASI. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto


Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, investor dari sejumlah negara masih cukup agresif untuk masuk ke industri hulu migas di Indonesia.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan, beberapa negara dari kawasan Eropa dan Asia masih cukup agresif dalam berinvestasi di sektor hulu migas tanah air.

"Mengenai investor besar di Indonesia masih cukup banyak, ada ENI dari Italia, kemudian Repsol cukup agresif. Asia cukup agresif," ungkap Dwi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (24/8) lalu.

Kendati demikian, Dwi tak menampik beberapa investor memang tidak lagi agresif dalam berinvestasi seperti Shell dan Chevron.

Baca Juga: SKK Migas setujui pengembangan Lapangan Paus Biru oleh Medco Energy Sampang

Dwi melanjutkan, SKK Migas bersama Indonesia Petroleum Association (IPA) kini tengah mengkaji sejumlah permasalahan dalam industri migas.

Sejumlah kendala tersebut antara lain, proses perizinan, tumpah tindih kebijakan, rezim fiskal, ketersediaan data yang terbatas, monetisasi migas, hingga pembebasan lahan.

"Harapan investor soal kepastian hukum,  ketersediaan data, skema kontrak, yang ini sudah dibuka dan ini hal bagus. Juga soal insentif dan penalti," terang Dwi.

Ia memastikan SKK Migas terus berupaya membenahi kendala-kendala yang dihadapi. Menurutnya, masih ada satu kendala soal kepastian hukum yang dinilai perlu dukungan DPR.

"Masih ada yang merah satu, kepastian hukum. Kami harapkan dukungan SPR untuk RUU Migas dan RUU Cipta Kerja. Kami lihat solusinya ada di situ," pungkas Dwi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×