Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hingga saat ini masih menantikan kepastian perubahan hak partisipasi di Blok Tuna.
Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman membenarkan kabar seputar rencana perusahaan luar negeri untuk masuk menjadi mitra Premier Oil di Blok Tuna.
"Sejauh ini informasi (resmi) dari Premier Oil belum ada, kami masih menunggu. Cuma memang rencana (mitra baru masuk) memang ada," ungkap Fatar dalam diskusi virtual, akhir pekan lalu.
Sebelumnya, perusahaan migas asal Rusia dikabarkan bakal masuk menjadi mitra Premier Oil menyusul kabar hengkangnya salah satu mitra di blok tersebut.
Baca Juga: SKK Migas: Pengeboran lapangan MDA-MBH berpotensi molor lagi
Kendati demikian, Fatar belum merinci seputar hak partisipasi yang akan diakuisisi oleh mitra baru asal Rusia.
Asal tahu saja, Blok Tuna dioperatori oleh Premier Oil Tuna BV dengan hak partisipasi sebesar 65%.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Kadiv Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih menuturkan, pemerintah telah memberikan dua kali masa perpanjangan eksplorasi kepada Premier Oil. Yang terbaru telah disetujui oleh Kementerian ESDM pada akhir 2019 lalu.
"Mereka sudah mempunyai usulan kegiatan pemboran 2 sumur di tahun 2020, tetapi mereka menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatannya masih menunggu partner," terang Susana kepada Kontan.co.id, Rabu (22/7).
Fatar menuturkan, pandemi Covid-19 turut berimbas pada rencana pengeboran oleh Premier Oil, padahal pengeboran dibutuhkan demi memastikan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Tuna. Tak hanya itu, hal ini juga dinilai bakal berdampak pada kepastian mitra di blok tersebut.
Sebelumnya, pada 2014 Premier Oil menemukan potensi cadangan sebesar 100 juta barel setara minyak (MMBOE). Bahkan Premiel Oil menyebutkan saat ini potensi Blok Tuna bisa mencapai 100 juta kaki kubik hingga 150 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd).
Selain itu, pada 2017 silam Premier Oil dan Petrovietnam telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) untuk penjualan gas dari blok Tuna di Laut Natuna Utara ke Vietnam. Penandatanganan MOU ini dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2017 di Da Nang, Vietnam.
Pemerintah pun telah memberikan jaminan untuk kepastian investasi di perairan Natuna terlebih lokasi Blok Tuna yang berbatasan langsung dengan Vietnam.
Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan ada permintaan perusahaan migas yang beroperasi di Perairan Natuna agar pemerintah menjamin kegiatan investasi.
"Mereka minta dan kami keluarkan surat keterangan itu di wilayah Indonesia. Dalam waktu satu sampai dua bulan kami keluarkan surat itu," jelas Purbaya dalam diskusi virtual, Juni lalu.
Ia menambahkan, dengan keluarnya surat keterangan tersebut, proses produksi dapat berjalan dengan baik.
Sekadar informasi, perusahaan migas asal Inggris yang tengah beroperasi di Perairan Natuna adalah Premiere Oil.
Baca Juga: Pembahasan divestasi masih berlangsung, bagaimana perkembangan proyek Masela?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
