Reporter: Azis Husaini, Febrina Ratna Iskana | Editor: Azis Husaini
JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi belum berniat menjadi Agregator Gas Nasional. Sebelumnya diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera membentuk Agregator Gas Nasional. Nantinya agregator tersebut akan menjadi penentu harga dan alokasi gas nasional. Sebagai informasi saja, untuk saat ini harga dan alokasi gas ditentukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Nantinya, akan beralih ditentukan oleh Agregator Gas Nasional itu.
Kepala Sub Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro menyatakan, sejak dahulu BP Migas yang sekarang sudah berubah menjadi SKK Migas sudah mewacanakan adanya Bulog Gas alias badan yang mengurus soal gas. "Sekarang kewenangan Menteri ESDM akan diberikan ke profesional, yaitu "Bulog" Gas, SKK Migas kayaknya tidak ke sana," kata dia, usai konfrensi pers soal Proyek FLNG Blok Masela, Selasa (22/9).
Dia memprediksi akan ada bandan baru alias membentuk baru untuk mengurus soal gas nasional. Seperti diketahui sebelumnya Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro mengaku perseroan sangat siap jika ditunjuk sebagai badan penyangga gas. "Kami mempunyai suplai, jaringan distribusi, dan infrastruktur kilang LNG, serta terminal regasifikasi,"tegas Wianda pada KONTAN Jumat (18/9).
Wianda mengklaim kesiapan Pertamina sebagai badan penyangga gas karena perseroan telah menjadi pemain internasional terutama dalam usaha LNG sejak 1977. Bahkan Pertamina telah memiliki jaringan internasional untuk bisa mendapatkan suplai gas baik dari domestik maupun internasional.
Ditambah dengan kemampuan perseroan dalam mengelola dan memproduksi berbagai lapangan gas di Indonesia dan di luar negeri. "Jadi dari sisi suplai kami tidak ada kendala,"kata Wianda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
