kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Soal arbitrase, CEO Newmont akan temui pemerintah


Rabu, 06 Agustus 2014 / 14:53 WIB
Soal arbitrase, CEO Newmont akan temui pemerintah
ILUSTRASI. Paket Friyay Chicken di Promo Burger King hari ini, edisi 24 Februari 2023 (Dok/Burger king)


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Menteri Perindustrian, M.S Hidayat mengungkapkan CEO Newmont dari Amerika Serikat akan datang menemui pemerintah terkait dengan gugatan yang dilakukan Newmont ke Badan Abitrase Dunia atas tuduhan pelarangan ekspor mineral mentah oleh pemerintah.

"Mengenai Newmont, saya sudah mendengar kabar bahwa CEO dari Amerika atau Kanada datang. Tapi saya mendukung adanya perundingan kembali antara Menko dan Newmont manakala mereka mencabut tuntutan atau gugatannya," ujar M.S Hidayat di Jakarta, Rabu (6/8).

Saat ditanya wartawan apakah pertemuan tersebut akan membicarakan perundingan ekspor mineral mentah, Hidayat pun mengatakan tidak. Menurutnya, pemerintah sudah berkomitmen bahwa perundingan dengan Newmont akan dilakukan jika perusahaan tambang tersebut mencabut gugatannya.

"Belum (membicarakan perundingan). Saya diberitahu orang Newmont, bahwa hari ini CEO-nya datang. Saya katakan salah satu syarat berunding adalah dia cabut arbitrase," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, PT Newmont Nusa Tenggara siap berunding dengan pemerintah, tetapi enggan mencabut gugatan di arbitrase internasional.

"Saya terima surat dari Newmont, yang menyatakan mereka ingin berunding, tapi dengan tidak menyampingkan hak untuk memproses gugatan mereka di arbitrase. Kalau mau berunding, cabut dulu," katanya di Jakarta, Selasa (5/8).

Chairul menegaskan, pemerintah tidak akan menanggapi surat dari Newmont, sebelum perusahaan mineral tambang tersebut benar-benar mencabut gugatan hukum yang sangat mengganggu kedaulatan Indonesia itu. (Yoga Sukmana)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×