/2026/08/03/642882298.jpg "Soal Pembatasan Pertalite untuk Orang Kaya, Bahlil: Masih Dikaji")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan rencana pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite masih terus dimatangkan. Pemerintah sampai saat ini belum mengetok palu mengenai aturan teknis maupun skema kriteria penerima BBM bersubsidi agar bisa tepat sasaran.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite bagi masyarakat desil 9-10, hingga kini masih dalam tahap pembahasan intensif di tingkat pemerintah.
Dia bilang, selama belum ada keputusan resmi dari kajian tersebut, aturan penyaluran BBM bersubsidi di lapangan tetap berjalan normal dengan regulasi yang ada.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Revisi PP dan Perpres untuk Percepat Pengembangan Geothermal
"Pembatasan pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih, kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini berjalan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Bahlil menjelaskan, ketentuan kuota harian untuk kuota pembelian BBM bersubsidi masih menerapkan batas volume seperti biasa. Pembatasan penyaluran Pertalite maupun Solar untuk kendaraan umum jenis bus dan truk tercatat maksimum 200 liter per hari, sedangkan untuk jenis kendaraan pribadi dibatasi maksimum 50 liter per hari.
"Untuk bis, truk itu 200 liter per hari, tapi kalau yang untuk kendaraan-kendaraan yang biasa itu 50 liter. Masih seperti itu saja," terangnya.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan, kelompok masyarakat mampu secara finansial seperti pejabat maupun pengusaha seyogyanya tidak mengonsumsi BBM bersubsidi yang dialokasikan khusus bagi masyarakat miskin.
"Kita kan kalau di sini 9-10 itu kan seperti saya, mobil saya kan gak pakai BBM yang (subsidi), masa kita pakai subsidi. Ya sudah lah, yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," pungkasnya.
Baca Juga: Mobil Nasional Ditargetkan Produksi Massal 2028, Ini Tantangan yang Harus Disiapkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
