kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.001,74   -2,58   -0.26%
  • EMAS981.000 0,10%
  • RD.SAHAM -0.07%
  • RD.CAMPURAN 0.04%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.07%

Soal Peralihan daya listrik ke 900 VA, Ini yang Harus Diperhatikan Pemerintah


Selasa, 13 September 2022 / 20:38 WIB
Soal Peralihan daya listrik ke 900 VA, Ini yang Harus Diperhatikan Pemerintah
ILUSTRASI. Pemerintah diminta memperhatikan kebijakan tarif listrik pasca muncul usulan peralihan daya listrik ke 900 VA.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta memperhatikan kebijakan tarif listrik pasca muncul usulan peralihan daya listrik ke 900 VA.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, saat ini ada perbedaan tarif listrik untuk golongan pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Selisih ini berpotensi meningkatkan beban belanja rumah tangga.

Di sisi lain, tarif listrik untuk kelompok pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi belum mengalami penyesuaian tarif sejak 2003 silam.

"Ada konsekuensi perbedaan tarif yang harus diperhatikan pemerintah. Listrik harus tetap terjangkau buat masyarakat miskin. Ini nanti tinggal tergantung kebijakan aturan tarifnya seperti apa," kata Fabby kepada Kontan.co.id, Selasa (13/9).

Baca Juga: Masyarakat Mampu Diusulkan Beralih Daya Listrik ke 900 VA, Begini Tanggapan PLN

Fabby mendukung jika kemudian pemerintah berniat melakukan penyesuaian tarif mengingat beban subsidi listrik yang terus membengkak.

Namun, pemerintah harus mampu memberikan jaminan agar masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan akses listrik yang terjangkau.

Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Tallatov menyebut perlu ada perhatian pada jaminan tarif listrik jika peralihan daya jadi dilakukan.

"Jika ada penyesuaian tarif tentu akan ada resistensi di masyarakat. Apalagi baru saja ada penyesuaian harga BBM," kata Abra kepada Kontan.co.id, Selasa (13/9).

Abra menambahkan, jika nantinya usulan kebijakan ini jadi diterapkan, pemerintah harus memberikan kepastian regulasi.

Pemerintah perlu memperjelas apakah peralihan ini bersifat opsional atau kewajiban. Jika kemudian ini merupakan kewajiban maka harus ada dasar hukum yang digunakan.

Adapun, kebijakan peralihan daya listrik disebut sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pemanfaatan kompor induksi atau kompor listrik.

Kendati demikian, Fabby menilai langkah ini masih kurang optimal. Menurutnya, setidaknya dibutuhkan daya listrik hingga 2.200 VA untuk bisa menggunakan kompor induksi dengan lebih optimal.

"Daya 900 VA bisa saja tapi nanti butuh waktu lama untuk memasak." jelas Fabby.

Untuk itu, Fabby mengusulkan agar dibuka peluang dimana masyarakat tidak mampu bisa meningkatkan daya listrik hingga batas minimum untuk menggunakan kompor induksi namun pelanggan tersebut tercatat sebagai kelompok pelanggan tidak mampu. Nantinya, dengan berdasarkan data ID pelanggan, tarif yang dikenakan untuk kelompok masyarakat tersebut akan dikenakan tarif subsidi.

"Ini bisa seperti yang dilakukan untuk membedakan tarif 900 VA bersubsidi dan nonsubsidi. Bisa diperlakukan seperti itu," pungkas Fabby.

Sementara itu, Abra menilai langkah mendorong kompor induksi tidak bisa hanya memperhatikan aspek teknis. Abra mengusulkan agar pemerintah mendorong program ini terlebih dahulu lewat berbagai pilot project untuk sektor pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Masyarakat butuh sesuatu yang terbukti untuk mengubah kebiasaan yang ada. Bukan bersifat paksaan lewat kewajiban-kewajiban," kata Abra.

Baca Juga: Peralihan Daya Listrik ke 900 VA Diharapkan Tingkatkan Konsumsi Listrik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Supply Chain Management Principles (SCMP)

[X]
×