Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha pertambangan, khususnya pertambangan batubara buka suara soal wacana pengenaan cukai untuk komoditas batubara.
Untuk diketahui dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2024 terdapat bagian 'Kajian Ekstensifikasi Cukai Berupa Sepeda Motor dan Batu Bara'.
Lebih detail kajian ini tertuang dalam Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) bagian C yang tertulis sebagai berikut:
Dalam rangka pencapaian tujuan “Penerimaan Negara yang Optimal”, diperoleh capaian sebesar 100% dengan beberapa update strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
1) Kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara.
Baca Juga: Soal Kajian Cukai Sepeda Motor dan Batubara, Kemenkeu: Implementasinya Masih Jauh!
2) Pengembangan layanan kepabeanan & cukai berbasis digital yg berfokus pada user experience & user friendly, diantaranya melalui:
i. Mandatory Sistem Aplikasi BTD BDN BMN dan TPP;
ii. Kegiatan Piloting Aplikasi CEISA Vehicle Declaration di KPPBC TMP B Atambua; dan
iii. Pengajuan sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) melalui sistem online.
Terkait kajian ini terutama soal batubara, Eksekutif Direktur, Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan pihaknya sama sekali belum mendapatkan informasi resmi maupun tidak resmi dari pemerintah terkait hal tersebut.
Hendra juga mengatakan jika ada pengenaan cukai batubara maka efeknya akan sangat negatif bagi para penambang.
"Semakin memberatkan penambang batubara yang biaya operasionalnya semakin meningkat sementara tren harga komoditas turun," kata dia saat dikonfirmasi Kontan, Rabu (30/04).
Ia menambahkan, rencana ini justru kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi di tengah perang tarif di perdagangan global.
Lebih detail, Hendra menyebut komoditas batubara tidak memenuhi sebagai komoditas yang proporsional dikenakan cukai.
"Secara filosofis cukai dikenakan terhadap barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, lalu peredarannya perlu diawasi serta pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup," jelas Hendra.
Ia juga mengatakan, komoditas rokok dan alkohol jelas memenuhi kriteria itu sehingga dikenakan cukai.
"Kalau batubara agaknya terlalu dipaksakan. Sebaiknya pemerintah membatalkan rencana mengenakan cukai terhadap komoditas batubara, komoditas yang menjadi salah satu andalan untuk menopang perekonomian di tengah situasi perekonomian global yang tidak menentu," jelasnya.
Senada, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan pihaknya juga belum mendapatkan informasi mengenai wacana pengenaan cukai ke batubara.
"Selama ada tambahan biaya akan tidak relevan dengan kondisi market saat ini. Apalagi, sudah ada berbagai ketentuan perpajakan lainnya yang menjadi kewajiban untuk pelaku usaha," kata dia.
Penambahan beban pada sektor batu bara menurut dia juga akan berimbas kepada pelaku usaha yang nantinya akan jadi kontraproduktif.
"Saat ini sudah ada berbagai jenis pajak yang dikenakan untuk pelaku industri di batubara seperti royalti, PNBP, PPh Badan, Retribusi daerah, dan lain sebagainya," tutupnya.
Baca Juga: Genjot Penerimaan, Pemerintah Kaji Pungutan Cukai Sepeda Motor dan Batubara
Selanjutnya: Bank Mandiri Alokasikan Capex IT Rp 3 Triliun pada Tahun 2025
Menarik Dibaca: Prakiraan Cuaca Jakarta Besok (1/5): Didominasi Cuaca Cerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
