Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Subsidi energi khususnya untuk LPG 3 kg semakin membengkak, bahkan pada 2022 realisasi (sementara) sudah mencapai Rp 100,4 triliun dan terus meningkat di tahun ini. Untuk menanggulangi semakin beratnya beban subsidi LPG, pemerintah diminta harus semakin serius menuju subsidi tertutup.
Sejatinya, subsidi energi selepas 2017 memang sudah menembus Rp 100 triliun. Pada 2018 realisasi subsidi energi mencapai Rp 153,5 triliun di mana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG mencapai Rp 97 triliun dan subsidi listrik yang sebesar Rp 56,5 triliun.
Dalam Kajian Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran yang disusun oleh Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada tahun 2018 belanja subsidi LPG tabung 3 kg telah menjadi komponen terbesar dalam subsidi energi yang mencapai Rp 58,14 triliun, atau 37,87% dari total subsidi energi sebesar Rp 153,52 triliun.
Realisasi subsidi untuk LPG meningkat 14,95 kali lipat dibanding realisasinya pada tahun 2008. Peningkatan realisasi tersebut di antaranya dipengaruhi oleh peningkatan volume konsumsi LPG tabung 3 kg yang telah mencapai 6,54 miliar kg pada tahun 2018 atau meningkat 11,9 kali lipat dibandingkan volume konsumsi tahun 2008.
Peningkatan volume konsumsi tersebut setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu perluasan wilayah program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg dan pertumbuhan alami kebutuhan konsumsi masyarakat.
Faktor lainnya yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan belanja subsidi LPG yaitu tingkat harga LPG tabung 3 kg tidak pernah mengalami penyesuaian sejak 2008 sebesar Rp 4.250,00.
Baca Juga: Begini Penjelasan ESDM Soal Tahapan Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran
Pada 2022 realisasi (sementara) subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp 115,6 triliun di mana subsidi LPG 3 kg senilai Rp 100,4 triliun dan BBM Rp 15,2 triliun.
Di 2023, alokasi subsidi energi lebih tinggi lagi. Berdasarkan catatan Kontan.co.id, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati belanja subsidi energi mencapai Rp 211,9 triliun.
Perinciannya, subsidi BBM sebesar Rp 21,54 triliun, subsidi LPG 3 kg senilai Rp 117,84 triliun dan subsidi listrik sebanyak Rp 72,57 triliun. Adapun untuk volumenya sebesar 8 juta metrik ton (MT) sama seperti tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan, meningkatnya besaran subsidi LPG 3 pada APBN 2023 karena melihat kondisi setelah pandemi, inflasi meningkat sehingga tidak boleh ada lonjakan harga yang berdampak pada masyarakat miskin.
“Sehingga kami tingkatkan jumlah volume LPG yang bersubsidi tersebut tujuannya selain masyarakat yang mulai bangkit karena perekonomian pulih pasca Covid tetap didukung supaya tidak tergerus daya beli akibat kenaikan harga terutama kebutuhan pokok,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Rabu (4/1).
Eddy menegaskan, sejak 2 tahun ini Komisi VII DPR RI mendorong bahan bakar bersubsidi diberikan tertutup atau langsung kepada orang yang berhak menerima. Maka itu, pihaknya meminta adanya data terpadu Kementerian Sosial disempurnakan agar pembeli subsidi LPG 3 kg diberikan langsung ke orang. “Ini lebih efektif dan terarah,” kata Eddy.
Baca Juga: Pembayaran Subsidi dan Kompensasi Energi Tahun 2022 Melonjak hingga Rp 551,2 Triliun
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad memaparkan, salah satu penyebab utama membengkaknya subsidi karena penggunaan LPG tidak tepat sasaran. Hal ini diperparah dengan meningkatnya permintaan LPG 3 kg seiring dengan pemulihan ekonomi.
“Konsumsi masyarakat lebih tinggi, sektor usaha terutama UMKM juga lebih banyak mengkonsumsi karena tingkat ekonomi di tengah pemulihan. Tentu kebutuhan energi terutama LPG jauh lebih tinggi,” jelasnya saat dihubungi terpisah.
Selain itu, kenaikan harga gas yang tinggi akibat permasalahan geopolitik dunia juga berdampak pada besaran subsidi lantaran LPG Indonesia 70% masih diimpor.
Maka itu, supaya subsidi energi tidak semakin membengkak di kemudian hari, Tauhid menegaskan subsidi tertutup bisa dilakukan secepatnya. “Agar tepat sasaran tentu harus diprioritaskan,” ujarnya.
Untuk menuju subsidi tertutup, saat ini pemerintah sedang melakukan pendataan konsumen yang mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Tauhid bilang, membereskan data kemungkinan memakan waktu 6 bulan.
Adapun pendataan ini harus didukung oleh data Badan PUsat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Harusnya ini sudah mulai dicicil, dibereskan data, dan lakukan uji coba. Kami berharap pertengahan 2023 pemerintah sudah bisa serentak data-data di sistem termasuk pengawasan diperbaiki,” harap Tauhid.
Menurutnya, pengetatan distribusi LPG 3 kg juga tepat dilakukan saat ini karena kondisi ekonomi sudah mulai normal sehingga subsidi bisa dikurangi secara bertahap.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menjelaskan, terdapat beberapa tahapan dalam transformasi subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Namun tahapan yang paling krusial adalah pendataan konsumen.
Sejak Oktober 2022, lanjut Tutuka, telah dilakukan uji coba penggunaan sistem merchant apps lite di sub penyalur dalam rangka pendataan konsumen. Uji coba dilakukan pada masing-masing satu kecamatan di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Batam, Semarang, dan Mataram.
Baca Juga: Pertamina Angkat Bicara Soal Wacana Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP di 2023
Di wilayah-wilayah tersebut, konsumen menyebutkan NIK sebelum melakukan pembelian LPG bersubsidi. Konsumen yang telah tercatat dalam data P3KE dapat langsung bertransaksi.
Sedangkan konsumen yang belum tercatat dapat mengisi data pada MAP Lite dengan bantuan pangkalan. Proses ini hanya perlu dilakukan satu kali dan selanjutnya konsumen dapat bertransaksi seperti biasa.
Tutuka melanjutkan, selama masa uji coba semua konsumen yang terdata dapat membeli LPG 3 kg bersubsidi. "Tidak ada pembatasan untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang menggunakan LPG untuk memasak," tegasnya.
Upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah adalah meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan di lapangan dari tingkat agen hingga pangkalan.
Menteri ESDM telah mengirimkan surat terkait hal tersebut. "Kita sudah ada surat dari Pak Menteri ke Pertamina untuk memperhatikan pengawasan itu, sampai ke konsumen," ujar Tutuka.
Tindak lanjut yang harus dilakukan Pertamina adalah menambah sub penyalur. Ke depan, tidak ada lagi pengecer karena masyarakat langsung membeli LPG 3 kg ke sub penyalur. Agar data konsumen akurat, nantinya akan digunakan sistem informasi, tidak ada lagi pencatatan secara manual.
"Pencatatannya menggunakan sistem informasi, tidak manual. Nah kalau dari sub penyalur itu bisa tepat sasaran, kita bisa mengatakan sistem itu lebih baik karena sampai langsung ke konsumen," kata Dirjen Migas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
