Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan mundur untuk melakukan program hilirisasi batubara coal to Dimethyl Ether (DME). Produk DME bisa menjadi subtitusi dari bahan baku elpiji yang selama ini masih impor.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan peningkatan nilai tambah minerba sudah diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Artinya kita tidak boleh lagi tidak melakukan nilai tambah. Presiden Jokowi butir pertama kita tidak lagi boleh mengandalkan pembangunan ekonomi berdasarkan komoditas, tapi harus berdasar inovasi dan ekonomi,” kata Ridwan, dalam diskusi virtual bertajuk “Mengukur Nilai Keekonomian Hiliriasi Batu Bara dan Perubahan Tren ke Energi Bersih” yang diselenggarakan Dunia Energi, Selasa (9/3).
Menurut Ridwan, isu hilirisasi batubara adalah isu lama yang tidak pernah jadi, padahal sudah sejak 20 tahun lalu dibahas oleh pakar-pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Bahasa saya saat itu yang dilaksanakan sudah bagus, tapi kita tidak berdaya melaksanakannya. Kali ini semua pemain sudah bersatu, pemerintah sudah tegas dan badan usaha sudah komit,” katanya.
Sutajmiko Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan sebelum semester I-2021 akan terbit Permen ESDm atau Kepmen ESDM terkait insentif untuk memperlancar proyek hilirisasi batubara. "Nanti akan didetilkan, investasi sekian sampai sekian dapat insentifnya apa saja," ungkap dia.
Salah satu perusahaan yang sudah berkomitmen menjalankan proyek hilirisasi batubara adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anak usaha MIND ID. PTBA menggandeng Air Product dan Pertamina untuk mewujudkan proyek tersebut di atas lahan seluas 580 hektare di Tanjung Enim. Saat ini lahan tersebut sudah dibebaskan dan menunggu beberapa insentif fiskal dari pemerintah soal tax holiday.
Direktur Pengembangan Bisnis Bukit Fuad I.Z. Fachroeddin mengatakan hilirisasi batubara merupakan salah satu bagian dari strategi pengembangan batubara yang dilakukan Bukit Asam. Strategi pengembangan lainnnya yakni pengembangan transportasi dari tambang ke pelabuhan dan pengembangan pembangkit listrik.
“Kami sudah punya road map pengembangan batubara. Intinya, pada 2025 nanti, akan melakukan empat inisiatif, salah satunya hilirasasi batubara menjadi DME,” jelas Fuad.
Melalui kerjasama dengan PT Pertamina, Bukit Asam sudah berada dalam jalur untuk mewujudukan cita-cita dan harapan bersama untuk memanfaatkan nilai tambah batubara indonesia, mengubah batubara menjadi syngas, mengubah syngas menjadi methanol, dan mengubah methanol menjadi DME. Industri baru dan pionir tersebut akan segara terwujud.
“Kami sampaikan seperti yang disampaikan Pak Dirjen, bahwa hilirisasi batubara ini, we are at the point no return,” jelas Fuad.
Bukit Asam memiliki cadangan cadangan batubara terbesar. Dan ikhtiar yang ingin dilakukan PTBA yakni ingin menciptakan nilai tambah batubara dalam proses produksinya, khususnya coal to chemical. Semangat memberi nilai tambah tersebut, sejalan dengan tag line perusahaan milik negara tersebut yakni beyond coal, dimana tidak hanya menjual produk, tetapi memberi nilai tambah dan multiplier effect.
Nilai tambah dari proyek coal to DME ini, selain total investasi yang masuk sebesar US$ 2,1 miliar dan pemanfatan 180 juta batubara kalori rendah, juga manfaat langsung yang didapatkan pemerintah sebesar Rp 800 miliar setiap tahun atau Rp 24 triliun selama 30 tahun. Nilai tambah langsung lainnya yakni menghemat neraca perdagangan, mengurangi impor epliji sebesar 1 juta ton setiap tahun dan mengfhemat cadangan devisa negara sebesar Rp 9,71 triliun per tahun atau Rp290 triliun selama 30 tahun.
Sujatmiko menambahkan ada potensi sebesar 466 juta ton batubara yang dapat dikonversi menjadi DME. “Jika umur tambang 30 tahun, sekitar 4 juta setahun batubara yang dapat dikonversi menjadi DME,” katanya.
Kata dia, pemerintah juga akan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM terkait royalti nol persen bagi pelaku usaha hilirisasi batubara. “Insya Allah, sebelum berakhir semester I 2021, Permen itu sudah terbit,” ujarnya.
Konversi batubara menjadi DME merupakan salah satu poin dari enam poin pengembangan batubara sebagaimana amanat Undang-undang. Poin lain dari varian batubara yakni pengembangan, peningkatan mutu batubara, pembuatan briket, pembuatan kokas juga pemanfaatan batubara dengan membangun PLTU mulut tambang.
Pemanfaatan batubara menjadi DME yang dilakukan PTBA bekerjasama dengan Pertamina, diharapkan mampu mengurangi impor LPG. Sujatmiko memperkirakan, kebutuhan gasifikasi batubara sekitar 700.000 ton batubara setiap bulan.
Sejak 2021 sampai 2040, diperkirakan kebutuhan batubara untuk gasifikasi sebanyak 34 juta ton, baik untuk ethanol, DME maupun produk turunan lainnya. “Kalau proyek hilirisasi ini dijalankan, kebutuhan batubara setiap tahunnya bisa kita planning,” ujarnya.
Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Hasto Wibowo menjelaskan kondisi ketergantungan energi rumah tangga terhadap impor LPG diupayakan untuk terus ditekan. Dari total delapan juta MT per tahun konsumsi LPG, 95% masuk ke rumah tangga.
"Hanya 1,8 juta MT per tahun yang berasal dari produksi LPG domestik, baik dari PT Pertamina maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas. Sisanya sebanyak 77%-80% masih impor," terang dia.
Karena belum ada energi alternatif yang secara signifikan bisa menggantikan LPG, implementasi dimethyl ether (DME) 5,2 juta MT per tahun pada 2025 menjadi salah satu solusi utk menurunkan current account deficit dan trade balance deficit. “Saya yang termasuk mendukung hilirisasi batu bara. Kalau kita semua serius dan ke depan diharapkan semakin progresif, impor LPG akan mulai turun,” kata Hasto.
Menurut Hasto, potensi sumber daya batu bara Indonesia yang diolah menjadi DME yang mencapai 14 miliar MT dapat digunakan dalam jangka panjang. Saat ini tengah dikembangkan fasilitas produksi DME di Sumatera Selatan oleh Air Product yang dilahan milik PT Bukit Asam Tbk dengan kapasitas 1,4 juta MT per tahun atau 1,07 juta MT setara LPG.
Hasto mengatakan ada beberapa skema kerja sama yang sedang dijajaki serius antara Pertamina, Bukit Asam, dan Air Product. Skema pertama, Bukit Asam fokus menghasilkan batu bara kalori rendah dan Pertamina membeli batu bara yang diproduksi tersebut. Pertamina kemudian menyerahkan batu bara tersebut ke Air Product untuk diproses dengan fee tertentu. Produksi DME tersebut nantinya akan didistribusikan menggunakan jalur eksisting milik Pertamina.
“Skema yang lain adalah skema kedua, Pertamina sebagai offtaker murni, dimana Pertamina membeli DME,” kata dia.
Pertamina, kata Hasto juga masih melakukan kajian awal rencana implementasi 100% DME di masyarakat. Skema 100% DME lebih berisiko terjadinya shortfall produk DME di masyarakat apabila ada kegagalan produksi dari pabrik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
