Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melakukan uji coba pembangunan jaringan gas kota (jargas) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penerapan skema KBPU terlebih dulu dilakukan dengan studi pendahuluan yang akan digelar tahun depan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari belanja infrastruktur untuk publik yang didanai dari APBN tahun anggaran 2021.
"Studi pendahuluan pembangunan jargas dengan skema KPBU di 10 lokasi dengan anggaran Rp 8 miliar," kata Ego dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI yang digelar Kamis (3/9).
Dalam paparannya, 10 lokasi studi pendahuluan jargas dengan KPBU itu akan digelar di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Semarang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Balikpapan dan Kota Jambi.
Baca Juga: PGN (PGAS) mengantongi lebih dari 405.000 pelanggan saat ini
Merujuk pada pemberitaan sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso mengatakan bahwa skema KPBU ini dilakukan untuk mendorong tercapainya target jargas 4 juta Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2024. Adapun, pemerintah menargetkan skema KPBU ini sudah bisa berjalan mulai 2022.
"Kita mendorong kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam aspek pembiayaan. Diharapkan dengan ikutnya badan usaha dalam program jargas, bisa mengakselerasi target pembangunan jargas," kata Alimuddin, Juli lalu.
Dia memberikan gambaran, pada tahun 2020 Pemerintah menargetkan pembangunan jargas sebanyak 266.070 SR. Namun lantaran sebagian dananya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga jargas yang akan dibangun hanya 127.864 SR di 23 kabupaten/kota dengan dana sekitar Rp 1,4 triliun.
"Dengan situasi ini, tentu perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk mencapai target 4 juta SR tahun 2024. Antara lain melalui skema KPBU," papar Ali.
Adapun hingga Agustus 2020, Ego Syahrial menyampaikan rata-rata realisasi fisik pembangunan jargas untuk rumah tangga di 23 kabupaten/kota mencapai 70,66% dengan realisasi keuangan sebesar 40,04%.
Baca Juga: PGN pastikan terus kembangkan infrastruktur gas bumi di Indonesia
Terkait dengan realisasi, Hingga 31 Agustus 2020, serapan anggaran Ditjen Migas memang masih mini. Ego memaparkan, sampai Agustus serapan anggaran Ditjen Migas masih sebesar 32,76%.
Menurut Ego, serapan anggaran Ditjen Migas akan menanjak pada Kuartal IV. Sebab, serapan anggaran masih dihitung dari peralatan yang sudah terpasang dan teruji. "Tipikal pembayaran pada awal triwulan IV hingga bulan November," sebutnya.
Adapun untuk anggaran tahun 2021, sambung Ego, 87,18% anggaran Ditjen Migas akan dialokasikan pada belanja fisik publik untuk masyarakat. Kegiatan infrastruktur publik di 2021 tersebut berupa pembangunan jargas rumah tangga sebanyak 120.776 SR di 21 lokasi dengan anggaran Rp 1,22 triliun.
Selain itu, ada program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan sebanyak 25.000 unit di 22 provinsi dengan anggaran Rp 247,5 miliar, dan konversi BBM ke BBG untuk petani sebanyak 25.000 unit di 14 provinsi dengan anggaran Rp 206,25 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
