kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.522.000   5.000   0,20%
  • USD/IDR 18.278   56,00   0,31%
  • IDX 5.321   -23,42   -0,44%
  • KOMPAS100 686   -4,42   -0,64%
  • LQ45 551   0,70   0,13%
  • ISSI 169   -2,24   -1,31%
  • IDX30 313   1,18   0,38%
  • IDXHIDIV20 425   3,99   0,95%
  • IDX80 79   -0,41   -0,51%
  • IDXV30 115   0,77   0,67%
  • IDXQ30 106   0,81   0,77%

Tata Kelola Pupuk Dirombak, Alokasi Subsidi Naik Dua Kali Lipat


Senin, 16 November 2026 / 18:18 WIB
Tata Kelola Pupuk Dirombak, Alokasi Subsidi Naik Dua Kali Lipat
ILUSTRASI. Dukung Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Turun, Cadangan Pupuk Masih 1,1 Ton (Dok/PT Pupuk Indonesia (Persero) )


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,73 juta ton pada 2024 menjadi 9,55 juta ton pada 2026.

Peningkatan alokasi tersebut dibarengi pemangkasan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sebesar 20% dan penyederhanaan jalur distribusi untuk menekan biaya usaha tani serta memperbaiki akses petani terhadap pupuk.

Perubahan tata kelola ini menjadi salah satu kebijakan utama sektor pertanian dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, petani kerap menghadapi persoalan keterbatasan stok, harga pupuk yang mahal, hingga prosedur penebusan yang berbelit.

Baca Juga: Pendapatan Tumbuh 10% pada 2025, Pupuk Indonesia Genjot Revitalisasi dan Hilirisasi

VP Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO PT Pupuk Indonesia (Persero), Anggy Fajar Maghfiroh mengatakan, pemerintah memangkas regulasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya 145 aturan menjadi satu regulasi utama.

"Langkah ini ditujukan untuk menyederhanakan proses penyaluran dan memperjelas pembagian tanggung jawab antarlembaga," ujarnya dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Selain itu, HET pupuk bersubsidi dipangkas 20% sejak 22 Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, NPK Phonska dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram, NPK Kakao dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.640 per kilogram, ZA dari Rp 1.700 menjadi Rp 1.360 per kilogram, serta pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640 per kilogram.

Petani juga mendapat kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi. Mereka cukup menggunakan KTP, dengan syarat terdaftar sebagai anggota kelompok tani dan tercatat dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Dari sisi distribusi, tanggung jawab PT Pupuk Indonesia diperluas untuk memastikan pupuk bersubsidi sampai ke petani di titik serah. Sebelumnya, penyaluran melibatkan sejumlah tahapan distribusi hingga lini IV.

Baca Juga: Subsidi Bengkak Jadi Rp 500 Triliun, Hampir Dua Kali Lipat dari Pagu APBN

Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.

Menurut Anggy, penyederhanaan regulasi dan distribusi diharapkan meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi sekaligus memberi ruang bagi Pupuk Indonesia untuk memperkuat investasi dan merevitalisasi fasilitas produksi.

Perubahan mekanisme pengadaan juga dilakukan, terutama dalam pembayaran bahan baku.

Jika sebelumnya pembayaran dilakukan setelah proses produksi, kini pembayaran bahan baku dapat dilakukan di muka. Skema ini diharapkan membantu perusahaan menjaga kelancaran pasokan dan efisiensi pengadaan.

Di sisi produksi pangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi menyebut produksi beras nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 33,11 juta ton, naik 8,11% dibandingkan 2024.

Sementara itu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% diperkirakan mencapai 16,39 juta ton, meningkat 8,25%.

Menurut Suwandi, kenaikan produksi tersebut terjadi ketika luas lahan sawah relatif tidak banyak berubah, yakni sekitar 7,3 juta hektare. Ia menilai perbaikan kebijakan, termasuk tata kelola pupuk, turut mendukung peningkatan produksi pertanian.

Namun, peningkatan produksi dan alokasi pupuk bersubsidi perlu diimbangi dengan pengawasan distribusi agar manfaat subsidi benar-benar diterima petani yang berhak.

Baca Juga: Sudaryono Minta Tata Kelola BGN Lebih Terbuka, Pegawai yang Tak Siap Diminta Mundur

Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Otong Wiranta mengatakan, kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram dan penurunan HET pupuk menjadi dua instrumen yang membantu menjaga keuntungan petani.

Di lapangan, harga GKP bahkan disebut telah mencapai Rp 8.500 per kilogram. Kombinasi harga jual gabah yang lebih tinggi dan biaya pupuk yang lebih rendah berpotensi memperbaiki margin usaha tani.

Meski demikian, Otong mengingatkan pengawasan harga dan ketersediaan pupuk di tingkat pengecer tetap perlu diperkuat agar penurunan HET tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas.

"Keberhasilan swasembada pangan bukan hanya diukur dari capaian produksi satu atau dua tahun, tetapi juga dari keberlanjutan produksi pangan," tegas Otong.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×