/2026/04/08/1625195588.jpg "Tekan Biaya, Lotte Chemical Indonesia (LCI) Minta Bea Masuk LPG Jadi 0%")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan petrokimia asal Korea Selatan, PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), meminta pemerintah menurunkan tarif bea masuk liquefied petroleum gas (LPG) untuk bahan baku industri menjadi 0%.
Permintaan ini bertujuan untuk menjaga daya saing industri di tengah terbatasnya pasokan akibat konflik di Timur Tengah.
Corporate Planning General Manager Lotte Chemical Indonesia, Lee Dae Lo, mengatakan saat ini tarif impor LPG di Indonesia masih sebesar 5%. Padahal, negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand tidak mengenakan tarif impor untuk komoditas tersebut.
“Untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia, kami berharap tarif impor LPG sebagai bahan baku bisa menjadi 0%,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/8/2026).
Selain LPG, LCI juga menyoroti pentingnya kepastian pasokan nafta sebagai bahan baku utama industri petrokimia. Lee berharap pemerintah dapat menjamin ketersediaan nafta bagi pelaku industri dalam negeri.
Ia menanggapi wacana pemerintah yang akan melakukan pembelian nafta secara langsung. Menurutnya, jika pasokan tersebut dapat disalurkan ke industri, termasuk LCI, hal itu akan membantu keberlangsungan operasional.
Baca Juga: Pasokan Terganggu, Lotte Chemical Indonesia (LCI) Pangkas Kapasitas Produksi
“Kami berharap pemerintah Indonesia dapat menyuplai nafta kepada LCI, tentu kami akan sangat terbantu dan senang untuk menggunakannya,” katanya.
Lee menegaskan, dukungan kebijakan baik dari sisi tarif maupun pasokan bahan baku menjadi faktor krusial untuk menjaga keberlanjutan investasi industri petrokimia. Di tengah tekanan geopolitik dan fluktuasi harga energi, kepastian pasokan serta efisiensi biaya menjadi kunci agar industri tetap kompetitif di pasar domestik maupun ekspor.
Sebelumnya, Cho Jin-Woo selaku Direktur Management Support PT Lotte Chemical Indonesia mengatakan LCI mencari dukungan strategis dari Pemerintah Indonesia dengan mengidentifikasi setidaknya empat poin penting untuk intervensi, di antaranya penyederhanaan regulasi untuk mempercepat proses impor bahan baku, penerapan bea masuk 0% untuk LPG sebagai bahan baku, dan bantuan fiskal sementara untuk mengimbangi lonjakan eksponensial dalam krisis rantai pasokan global ini, termasuk bantuan untuk mengupayakan jalur keluar yang aman bagi kapal pengangkut bahan baku LCI yang saat ini tertahan di Selat Hormuz.
Adapun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk menyiapkan substitusi bahan baku plastik di tengah gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah (Timteng).
Politikus Golkar itu mengatakan kendala pasokan bahan baku plastik seperti nafta akibat dinamika geopolitik global memang terjadi. Namun, pemerintah telah mengantisipasi melalui pembahasan intensif dengan kalangan industri.
“Plastik saya kira wajar ya kalau ada masalah sedikit mengenai supply, tetapi ada substitusinya yang memang sudah kita bicarakan dengan para pelaku usaha,” ujarnya ditemui di Menara Kompas, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga: Industri Pulp dan Kertas Masih Prospektif, Tapi Dibayangi Tekanan Biaya & Geopolitik
Menurut Agus, normalisasi distribusi global sangat bergantung pada stabilitas kawasan, termasuk perkembangan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait pembukaan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Jika jalur tersebut kembali normal, rantai pasok bahan baku petrokimia diharapkan ikut pulih.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian memastikan ketersediaan bahan baku plastik nasional tetap terjaga meski terjadi tekanan geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga. Gangguan pasokan nafta sebagai bahan baku utama industri plastik telah meningkatkan biaya di sektor hulu.
Agus menjelaskan, untuk meredam dampak tersebut, pemerintah bersama pelaku industri petrokimia telah menempuh sejumlah langkah strategis. Salah satunya mencari sumber pasokan alternatif di luar Timur Tengah guna mengurangi ketergantungan pada kawasan tersebut.
Selain itu, industri juga mulai mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga (buffer) untuk menjaga kesinambungan produksi. Pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi juga didorong sebagai alternatif guna menjaga stabilitas pasokan di pasar domestik.
Di sisi lain, Agus memastikan kondisi stok plastik dalam negeri masih aman. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang menunjukkan subsektor industri kemasan masih berada dalam fase ekspansi tinggi pada Maret 2026.
Ia mengakui terdapat kenaikan harga di tingkat produksi akibat lonjakan biaya bahan baku global. Namun, ia menegaskan tidak ada potensi kelangkaan bahan baku plastik di dalam negeri.
“Ketersediaan tetap aman, pemerintah memastikan tidak terjadi kekosongan stok dengan mengoptimalkan berbagai sumber pasokan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
