Pemerintah Siapkan 24.000 Ha Lahan PLTS 100 GW, Begini Respon PLN

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN (Persero) mendukung rencana pemerintah yang telah menyiapkan lahan seluas 24.000 hektare (Ha) di Pulau Jawa untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). 

Proyek ambisius berkapasitas 100 Gigawatt (GW) tersebut merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat swasembada energi nasional ke depan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan, komitmen perseroan dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah untuk mengerek porsi Energi Baru Terbarukan (EBT). 

"PLN mendukung upaya Pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)," ujarnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (6/6/2026).

Baca Juga: Bisi International (BISI) Tumbuh Dobel Digit di Kuartal I-2026, Ini Pendorongnya

Greg mengungkapkan, pihaknya tetap menekankan pentingnya keselarasan antara pembangunan pembangkit skala besar dengan kondisi riil di lapangan, termasuk infrastruktur penunjang. 

Menurutnya, pengembangan PLTS skala besar dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sistem ketenagalistrikan, kesiapan infrastruktur jaringan, aspek keekonomian, serta perencanaan ketenagalistrikan nasional yang ditetapkan pemerintah.

"Dalam mengintegrasikan tambahan kapasitas PLTS, PLN menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dengan memastikan pengembangan dilakukan secara bertahap dan terencana," katanya.

Hal ini mencakup penyesuaian dengan pertumbuhan kebutuhan listrik, kesiapan jaringan transmisi, dukungan teknologi seperti energy storage, serta skema pembiayaan yang berkelanjutan agar keandalan sistem tetap terjaga.

Di samping itu, lanjut Greg, mengenai peluang ekspor listrik hijau ke negara tetangga seperti Singapura dari proyek ini, PLN menyatakan bakal tetap memprioritaskan pasokan untuk memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu. 

"Prioritas PLN adalah memastikan ketersediaan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau bagi kebutuhan nasional sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan dan swasembada energi," terangnya.

Kendati demikian, Greg menambahkan, peluang untuk memperluas pasar listrik hijau ke pasar internasional tetap terbuka lebar namun memerlukan kajian mendalam terkait regulasi serta aspek teknis yang ada. 

Baca Juga: BULOG Percepat Bantuan Pangan dan SPHP, Stok Beras Nasional Tembus 5,3 Juta Ton

"Sementara itu, peluang pengembangan pasar listrik hijau, akan dikaji lebih lanjut sesuai kebutuhan sistem dan perkembangan kebijakan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menegaskan bahwa proyek berskala besar ini merupakan bagian dari eksekusi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. 

"Kita berusaha untuk memperkuat sistem kelistrikan secara nasional. Di antaranya adalah eksekusi arahan Presiden untuk PLTS 100 gigawatt. PLTS 100 gigawatt, berarti kita juga memanfaatkan energi matahari untuk ketersediaan energi dalam negeri," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026). 

Yuliot mengungkapkan, Pemerintah tengah menyusun regulasi serta penyiapan lahan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Dia mengatakan langkah awal difokuskan pada penyelesaian rancangan peraturan presiden (perpres) guna menyinkronkan proses perizinan yang berada di bawah kewenangan berbagai instansi terkait. 

"Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt. Untuk rancangan peraturan presidennya, ini kita juga di samping izin prakarsa, paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian/lembaga," jelasnya. 

Selain regulasi, lanjut Yuliot, pemerintah juga mengamankan ketersediaan lahan dengan pembangunan kapasitas sebesar 17 GW yang dilengkapi infrastruktur pendukung pendamping. 

Baca Juga: Pemerintah & PLN Segera Eksekusi PLTS 100 GW, Industri Surya Lokal Siap Partisipasi

Kementerian ESDM menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengidentifikasi serta memetakan area potensial yang siap digunakan dalam waktu dekat. 

"Kami dari Kementerian ESDM juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Percepatan yang pertama 17 gigawatt terlebih dahulu, dan juga ada battery energy storage system atau BESS yang kita bangun sekitar 33 gigawatt," ungkapnya. 

Berdasarkan hasil identifikasi bersama tersebut, pemerintah telah memetakan puluhan ribu hektare lahan potensial yang berlokasi di wilayah Pulau Jawa.  Area ini nantinya akan melewati proses peninjauan dan validasi lebih lanjut secara kolaboratif bersama instansi terkait serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

"Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare. Jadi 24 ribu hektare ini kita akan melakukan verifikasi bersama. Nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN," paparnya. 

Tahapan berikutnya, memastikan interkoneksi infrastruktur jaringan transmisi serta gardu induk agar pasokan listrik dari lahan tersebut dapat tersalurkan dengan optimal. 

"Jadi nanti secara infrastruktur kita akan yang terkait dengan transmisi, ketersediaan untuk gardu induk ini kan harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang kita bangun di 24 ribu hektare ini. Ya mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa lakukan untuk percepatan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News