Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor minyak dan gas bumi (migas) masih belum lepas dari tekanan akibat pandemi covid-19. Harga minyak mentah dunia yang sempat mencapai level terendah pada masa awal pandemi berbuntut pada penurunan kinerja sejumlah perusahaan migas.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menyampaikan hingga sekarang kondisi sektor migas masih belum stabil. Pada pekan lalu, misalnya, harga minyak kembali anjlok di bawah US$ 40 untuk Brent maupun West Texas Intermediate (WTI).
Alhasil, Rizal menegaskan situasi saat ini masih jauh dari normal baik secara global maupun di Indonesia. Secara umum, merujuk pada laporan yang disampaikan SKK Migas, aktivitas eksplorasi di Indonesia menurun lebih dari 40% dibanding sebelum pandemi covid-19.
Baca Juga: Ini alasan Mirae Asset kaji ulang target harga saham Vale Indonesia (INCO)
"KKKS (Kontraktor Kerjasama) pun berjuang menjaga produksi migasnya, namun tidak bisa dihindari aktivitas seperti workover juga menurun sampai 28%. Sehingga tingkat produksi sampai akhir tahun pun menurun," terang Rizal saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (2/11).
Tekanan di industri migas tak hanya terjadi di Indonesia. Merujuk sejumlah pemberitaan, ExxonMobil dikabarkan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada tahun ini, perusahaan minyak asal Amerika Serikat (AS) tersebut kabarnya akan mem-PHK 1.900 pekerja di dalam dan di luar AS.
Menurut Rizal, di tengah kondisi seperti sekarang, PHK bisa menjadi pilihan berat bagi perusahaan yang akan sulit dihindarkan. Jika melihat pada kondisi di Indonesia, Rizal menyebut bahwa dampak terbesar atas kondisi ini menimpa sub kontraktor atau industri penunjang migas. Sebab, banyak kontrak yang mengalami penundanaan, bahkan tak sedikit yang terjadi pembatalan.
Baca Juga: Harga emas spot menguat 0,2% ke US$ 1.882 per ons troi jelang tengah hari
Terlebih dalam kondisi seperti ini, Rizal melihat bahwa pemerintah belum memberikan insentif yang berdampak besar bagi pelaku usaha. "Kita belum melihat adanya stimulus atau insentif yang signifikan dari Pemerintah untuk membantu KKKS dan juga yang terpenting industri penunjang, yang mayoritas adalah perusahaan lokal," tegasnya.
