Reporter: Azis Husaini, Mila Sari | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) angkat suara ihwal program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Kedua instansi ini menegaskan, BBM satu harga tetap berjalan karena berkaitan dengan hak dan keadilan bagi penduduk Indonesia.
Penegasan tersebut merupakan jawaban atas kegelisahan PT Pertamina yang merasa rugi menjalankan program tersebut. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menyatakan, jika harga BBM public service obligation (PSO) sesuai formula maka laba bersih Pertamina bisa US$ 3,5 miliar. Tapi lantaran harga BBM PSO tak kunjung naik, laba bersih Pertamina hanya US$ 1,99 miliar (Harian KONTAN, 3 November 2017).
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Harya Adityawarman menegaskan, penerapan BBM satu harga ini bukan soal untung atau rugi. "BBM satu harga itu diinisiasi oleh presiden. Program BBM satu harga bukan masalah untung atau rugi, ini soal keadilan sosial bagi seluruh masyarakat," kata dia dalam konferensi pers mengenai BBM satu harga yang digelar, Jumat (3/11).
Pemerintah mengaku sudah memperhitungkan penugasan Pertamina menjalankan PSO BBM. "Pertamina sebagai badan usaha negara harus bisa," ungkap dia.
Adapun roadmap BBM satu harga untuk Pertamina dari tahun 2017–2019 sudah ditetapkan. Yakni, untuk daerah yang memiliki infrastruktur darat dan laut cukup baik, Pertamina harus membangun 54 badan penyalur. Per 1 November baru 26 badan penyalur yang sudah beroperasi.
Tahun 2018 sasaran BBM satu harga untuk Pertamina adalah daerah yang infrastruktur darat dan laut terbatas. Targetnya, Pertamina harus membangun 50 badan penyalur. Tahun 2019 sasarannya wilayah yang infrastruktur darat dan lautnya terbatas atau belum ada. Pertamina harus membangun badan penyalur sebanyak 46 penyalur.
Menurut Harya, selain Pertamina ada PT AKR Corporindo Tbk yang juga mendapat penugasan BBM satu harga. Tahun 2017, AKR harus membangun lima badan penyalur, dan dua badan penyalur harus beroperasi tahun 2018.
Anggota Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar menyatakan, selain Pertamina dan AKR Corporindo ada satu lagi badan usaha yang akan ikut menyalurkan BBM satu harga yakni PT Vivo Energy Indonesia. "Prinsipnya, kami membuka badan-badan usaha lain ikut berpartisipasi BBM satu harga. Menurut saya semakin banyak pemainnya semakin bagus," jelasnya.
Corporate Communications Vivo Energy Indonesia Maldi Al Jufrie mengatakan, pihaknya akan membuka SPBU kedua di Pulau Seram pada tanggal 30 November 2017. "Walaupun sampai detik ini sebenarnya Vivo belum mendapatkan surat resmi dalam penunjukan BBM Satu Harga," ungkap. Namun yang pasti, Vivo Energy akan membangun 20 stasiun pengisian bahan umum (SPBU) di Jabodetabek sampai Maret 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
