Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera yang memadukan jalan tol Bakauheni, Lampung ke Terbanggi Besar, Palembang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan dimulai April 2015.
"Hari ini, saya dan tiga menteri serta Gubernur Sumsel dan Gubernur Lampung melakukan rapat. Progresnya, pembangunan infrastruktur di Sumatera akan memasuki "ground breaking" (pemasangan tiang pancang) pada April 2015," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Senin (23/2).
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Lingkungan Hidup Sitinurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.
Menurut Rini, rapat tersebut sehubungan dengan program prioritas Pemerintah untuk membangun Jalan Tol Sumatera dan juga saran pendukung termasuk pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni dan Kawasan Ekonomi Khusus di Sumatera.
"Kuartal I Tol Sumatera sudah harus bisa dimulai dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar, Sumatera Selatan," ujar Rini.
Ia menjelaskan, sesuai dengan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan tol dari Bakauheni, Lampung-Terbanggi Besar, Palembang sepanjang 150 kilometer tersebut akan diselesaikan secepatnya.
Sementara itu Menteri PUPera Basuki Basuki Hadimuljono mengatakan total investasi pembangunan jalan tol Bakauheni-Palembang itu mencapai sekitar Rp 53 triliun yang dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero) dan menyertakan BUMN Karya lainnya.
Saat bersamaan juga akan dilakukan modernisasi Pelabuhan Merak dan Bakauheni, termasuk pembangunan KEK mulai dari Merak, Bakauheni, Bandar Lampung, dan Tanjung Api-Api, Palembang.
"Seluruh infrastruktur tersebut, seperti jalan tol, pelabuhan, jalur kereta api akan diintegrasikan dengan KEK sehingga menjadi alat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera," kata Basuki.
Sementara itu Gubernur Lampung Ridho Ficardo menuturkan, Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera.
"Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera harus lebih baik," ujarn Ridho.
Menurutnya, sejak rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda dibatalkan, maka seharusnya pengembangan transportasi di Merak-Bakauheni harus dipercepat.
Sedangkan dua kementerian terkait lahan dan lingkungan hidup, sepakat untuk mendukung Pemerintah mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur.
"Dari sisi ketersediaan lahan ketika berkaitan dengan kawasan hutan, dari Lampung-Palembang sejauh ini tidak ada masalah. Jika ada persoalan kawasan hutan, kami akan selesaikan dan memprosesnya sesuai dengan aturan," ujar Menteri Lingkungan Hidup Sitinurbaya.
Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, menambahkan pihaknya siap mengawal Pemerintah lahan.
"Kita akan "freeze" semua sertifikat tanah di lokasi yang menjadi prioritas proyek pemerintah. Sehingga tidak ada lagi pengalihan hak milik lahan yang sudah menjadi bagian dari kawasan pembangunan infrastruktur di wilayah Lampung hingga Palembang," kata Ferry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
