Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kementerian Perhubungan akan memberikan toleransi waktu tiga bulan sebagai masa transisi bagi pelaku angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan dalam Revisi Peraturan Menteri Perhubungan no 32 Tahun 2016 tentang
Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam sosialisasi Revisi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek yang mulai berlaku 1 April 2017 tersebut.
"Pemberlakuannya tetap 1 April 2017, tapi kita beri toleransi transisi kira-kira 3 bulan terhadap poin-poin (revisi) itu untuk diberlakukan," kata Budi dalam keterangan resminya, Jumat (24/3).
Dalam waktu 3 bulan tersebut, Menhub memastikan tidak akan ada penindakan hukum terhadap pelanggaran dari aturan ini baik oleh pihak Kepolisian maupun Dinas Perhubungan.
Setelah 3 bulan masa transisi Menhub menjelaskan akan ada sanksi khususnya bagi pengemudi angkutan online maupun provider yang tidak memenuhi aturan. Seperti pembekuan atau suspend ID pengemudi atau pemblokiran aplikasi.
"Kalau nanti melanggar bisa ditangguhkan, kita lagi minta suatu cara tertentu untuk menangguhkan anggota-anggota apabila mereka tidak memenuhi syarat-syarat tersebut," ujar Budi.
Budi menjelaskan bahwa dengan pemberlakuan aturan ini maka akan melindungi seluruh pihak baik pengemudi maupun kepentingan masyarakat luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
