Reporter: Bagus Marsudi, Sofyan Nur Hidayat | Editor: Imanuel Alexander
Mulai akhir tahun ini, Proyek Jalan Tol Trans Jawa kembali menggeliat setelah ruas Cikampek-Palimanan mulai tahap konstruksi. Tapi, masih ada perusahaan pemegang konsesi yang belum bergerak. Pemerintah harus tegas menagih komitmen.
Menyambung Pulau Jawa dengan jalan bebas hambatan sepertinya bukan lagi mimpi. Sudah lebih dari 10 tahun terakhir proyek ini seperti jauh dari kenyataan. Bahkan, sejak secara resmi proyek Jalan Tol Trans Jawa diluncurkan empat tahun silam, orang masih belum terlalu yakin mimpi ini bisa jadi nyata.
Tapi, perkembangan terbaru langkah perbankan untuk mendukung pendanaan proyek Jalan Tol Trans Jawa awal bulan ini seolah menjadi angin segar untuk mewujudkan mimpi ini. Konsorsium 22 bank yang dipimpin oleh Bank BCA berkomitmen mengucurkan kredit sindikasi senilai Rp 8,8 triliun untuk mendukung proyek jalan tol Cikampek-Palimanan sejauh 116 kilometer.
Problem pendanaan memang menjadi salah satu kendala dalam proyek jalan tol. Sebagian pemegang konsesi jalan tol sering kewalahan menghadapi pembengkakan anggaran yang disebabkan oleh proses pembebasan lahan yang berlarut-larut. Akibatnya, mereka sudah kesulitan dana sebelum seluruh lahan yang bakal menjadi jalan tol dibebaskan. “Harga tanah calon jalan tol biasanya naik 50% dari harga wajar,” ujar David Wijayatno, Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga.
Perbankan juga berpikir dua kali menggelontorkan dana jika proses pembebasan lahan itu belum kelar. Mereka lebih yakin calon krediturnya bisa membayar jika proyek jalan tol sudah masuk tahap konstruksi. Kalau pun masih proses, harus ada jaminan dari perusahaan induk. Repotnya, tak sedikit pemegang konsesi yang tak mau ambil risiko dengan enggan merogoh kocek lebih dalam. Mereka lebih menggantungkan sebagian permodalan dari utang.
Tagih komitmen
Pemerintah lewat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebenarnya bisa memegang peran besar saat proyek tol tersendat lantaran pemegang konsesi bermasalah. Sebagai pengawas sekaligus fasilitator dalam proyek, BPJT harus lebih tegas dalam menagih komitmen pemegang konsesi. Salah satunya memberi sanksi dan peringatan lebih awal, tanpa harus menunggu tenggat terakhir. “Kita tidak akan mudah memutus konsesi hanya gara-gara sesuatu yang tidak begitu substansi,” tutur Ahmad Ghani Gazali, Kepala BPJT.
Maklum, tidak sedikit perusahaan yang terlalu “manja” lantaran terus menunda proyek dengan bersembunyi pada aturan yang lebih menguntungkan. Ada juga yang berusaha melobi agar keluar aturan yang lebih memudahkan. Alhasil, target proyek secara keseluruhan menjadi terhambat, bahkan meleset jauh.
Target penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa adalah tahun 2014. Dengan melihat perkembangan yang terjadi sekarang dan menghitung peluang ke depan, sebenarnya sudah terlihat mana perusahaan yang memegang komitmen proyek dan mana yang masih perlu dipertanyakan komitmennya. Jangan sampai memberi celah lebih longgar untuk perusahaan yang peluang melanjutkan proyeknya cukup kecil.
Dengan perkembangan terakhir proyek Jalan Tol Trans Jawa, terutama ruas Cikampek-Palimanan yang bakal mulai konstruksi mulai akhir tahun ini, seharusnya pemegang konsesi lainnya juga lebih menggeliat untuk mengimbangi roda proyek yang kembali bergulir setelah telat sekitar dua tahun dari jadwal awal. Jika ada yang masih adem ayem tanpa tindakan, itu makin membuktikan bahwa ada problem serius.
***Sumber : KONTAN MINGGUAN 04 - XVII, 2012 Laporan Utama
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
