Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konferensi Keberlanjutan ke-9 yang diselenggarakan oleh Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP), National Center for Corporate Reporting (NCCR), Universitas Kristen Maranatha, dan Universitas Katolik Parahyangan telah menjadi ajang strategis untuk mengangkat peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Acara yang berlangsung pada Kamis (24/10) di Universitas Maranatha, Bandung, ini mengedepankan pentingnya praktik keberlanjutan dalam usaha kecil dan menengah untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
Baca Juga: Perpres Pemutihan Utang bagi Petani, Nelayan dan UMKM Segera Terbit, Ini Kata OJK
UMKM dinilai memiliki kontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1), meningkatkan kesejahteraan (SDG 2), dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8).
Ketua NCCR Ali Darwin menekankan bahwa UMKM berpotensi besar dalam mendorong keberlanjutan, terutama karena sifat fleksibilitas mereka dalam beradaptasi, fokus pada komunitas lokal, dan efisiensi sumber daya.
"Dengan merangkul praktik berkelanjutan, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan dampak lingkungan dan sosialnya tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang," ujar Ali dalam keterangan resminya, Jumat (25/10).
Contoh nyata keberhasilan praktik keberlanjutan dalam UMKM ditunjukkan oleh Ni Made Roni, pemilik Made Tea Bali.
Baca Juga: Ekonom Harap Persoalan Kelas Menengah Jadi Fokus Pemerintahan Prabowo
Dengan mempekerjakan 200 ibu rumah tangga dari 8 desa di Bali dan menggunakan panel surya sebagai sumber energi, Ni Made menunjukkan bahwa usaha kecil dapat berperan besar dalam membangun ekonomi berkelanjutan sambil merespons permintaan pasar akan produk ramah lingkungan.
Meski demikian, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan seperti terbatasnya akses keuangan, rendahnya pemahaman terhadap keberlanjutan, serta regulasi lingkungan yang kompleks.
Ronald Walla, Ketua Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), menyebutkan bahwa riset APINDO menunjukkan 78% perusahaan kecil mengalami kendala akibat persyaratan lingkungan yang ketat, dan 69% pelaku UMKM di Indonesia belum memahami Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi UMKM. Kebijakan yang mendukung, insentif finansial, serta penyediaan akses terhadap informasi dan teknologi hijau adalah beberapa langkah yang dapat membantu UMKM dalam menerapkan praktik keberlanjutan.
Melalui SPC, para peserta, termasuk akademisi, pelaku bisnis, dan pembuat kebijakan, dapat berdiskusi tentang solusi keberlanjutan berbasis riset.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Perlu Perkuat Kerjasama Indonesia-Tiongkok untuk Transisi Energi
Ajang ini juga didukung oleh Pupuk Kaltim dan menghadirkan sembilan karya tulis ilmiah terbaik yang membahas tema ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan, kewirausahaan, hingga teknologi keberlanjutan.
Dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, UMKM Indonesia diharapkan dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam mencapai SDGs dan membangun ekonomi berkelanjutan yang lebih kuat di masa depan.
Selanjutnya: Gandeng Tony Blair Institute & Apolitical, LAN Siapkan Pelatihan AI untuk ASN
Menarik Dibaca: Perbaiki Daya Beli Kelas Menengah Harus jadi Fokus Kabinet Prabowo-Gibran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
