VIVO Serap 40.000 Barel Pasokan BBM dari Pertamina

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah kolaborasi untuk pemenuhan BBM antara Pertamina Patra Niaga (PPN) dan Badan Usaha Swasta (BU Swasta) sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadila hari ini membuahkan hasil. 

PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) sepakat untuk melakukan proses business to business (b2b) dengan Pertamina Patra Niaga (PPN). Dari 100.000 barel (MB) kargo impor yang ditawarkan, Vivo menyerap 40 MB untuk melayani kebutuhan konsumennya. 

Baca Juga: VIVO, Shell, BP, & Exxon Gandeng Pertamina, Begini 4 Kesepakatan Pembelian BBM Murni

Vivo berkomitmen  memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada  masyarakat. Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyampaikan apresiasi atas langkah bersama ini.

“Kami menyambut baik semangat kolaborasi yang terjalin dengan Vivo. Kebijakan ini bukan sekadar soal impor BBM, melainkan tentang bagaimana semua pihak bekerja sama memastikan energi tersedia dan masyarakat dapat terlayani dengan sangat baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/9/2025).

Lebih lanjut, Roberth menambahkan mekanisme penyediaan pasokan kepada Vivo dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Harapan kami, dengan niat baik ini Vivo dapat berkolaborasi, dengan tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Klarifikasi Polemik Impor BBM Swasta: Bukan Dibatasi, Melainkan Diatur

Proses berikutnya akan dilanjutkan dengan uji kualitas dan kuantitas produk BBM  menggunakan surveyor yang sudah disepakati bersama.

Roberth menegaskan, kolaborasi dengan badan usaha swasta menjadi bukti nyata bahwa menjaga energi adalah kerja bersama. Dengan semangat gotong royong, layanan energi diharapkan semakin merata, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu untuk empat BU swasta lainnya hingga saat ini masih berkoordinasi dengan kantor pusat masing-masing. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News