Reporter: Petrus Dabu | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Lantaran pengiriman bahan bakar minyak (BBM) telat, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) unit Timika pada Januari lalu membeli BBM dari polisi Resor Timika 30 ton. Jual beli BBM yang tak lazim itu diungkapkan oleh Vickner Sinaga, Direktur PLN Operasi Indonesia Timur.
Vickner menceritakan, saat itu Indonesia timur lagi dilanda cuaca buruk. Akibatnya, pasokan BBM dari Tual, Maluku, terhambat masuk ke Timika. Daripada Timika gelap gulita, PLN pun melakukan segala upaya agar pembangkit listriknya tetap menghasilkan setrum.
"Kami juga minta bantuan ke Pemda, Freeport, polisi, dan lainnya," ungkapnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis (23/2) lalu.
Vickner menambahkan, saat itu PLN membeli membeli 70 ton BBM dari Freeport dan 30 ton BBM atau 400 drum BBM dari polisi.
Namun Vickner enggan mengungkapkan berapa nilai pembelian BBM itu, termasuk apakah BBM itu bersubsidi atau nonsubsidi. "Kami minta tolong ke mereka untuk memperoleh bahan bakar, tetapi kami memberi jaminan akan mengembalikan kalau pasokan BBM yang terlambat itu datang. Kalau soal harga, PLN ikut aturan-aturan yang ada," jelas Vickner.
Sejumlah daerah di Papua, kata Vickner memang sering kekurangan BBM. Karena itu, ke depan agar lebih efisien, PLN akan membangun pembangkit listrik tenaga gas batubara (PLTGB) di Timika. Pemda setempat juga kata dia akan membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
"Kalau pakai PLTGB ini biaya pokok produksinya bisa di bawah Rp 2.000 per kwh, tapi kalau kita tetap paksakan pembangunan PLTU ini, maka biaya pokok produksi bisa sampai Rp 3.000 per kwh," ujarnya.
Perlu diusut
Satya W. Yudha, anggota Komisi VII DPR, mengatakan, pernyataan PLN tentang pembelian BBM dari polisi itu perlu diselidiki lagi. Menurut Satya, bukan wewenang dan tugas polisi untuk menjual BBM, apalagi kalau yang dijual itu BBM bersubsidi.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan kasus seperti di Timika itu merupakan fenomena gunung es. Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bila BBM subsidi banyak diselewengkan oleh industri dan ada oknum aparat di dalamnya. “Bahkan ini keluar langsung dari Direksi PLN. Ini harus ditindaklanjuti," tuturnya.
Dimintai tangapannya, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan akan menindaklanjuti kemungkinan ada penyelewengan oleh pihak kepolisian ini. "Saya belum dapat laporannya, kalau memang benar, nanti akan ditindaklanjuti," ujarnya singkat.
Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar menyangkal ada polisi yang menjual BBM. "Kita bukan SPBU. Kita beli BBM dari Pertamina untuk operasional. Perlu dipertegas polisi mana itu," ujar Boy, berapi-api.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
