kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.859.000   40.000   1,42%
  • USD/IDR 17.535   104,00   0,60%
  • IDX 6.859   -46,72   -0,68%
  • KOMPAS100 916   0,38   0,04%
  • LQ45 670   1,21   0,18%
  • ISSI 248   -2,34   -0,93%
  • IDX30 377   0,90   0,24%
  • IDXHIDIV20 461   -0,72   -0,16%
  • IDX80 104   0,22   0,22%
  • IDXV30 132   0,58   0,44%
  • IDXQ30 120   -0,91   -0,75%

Wajib tanam importir bawang putih masih terkendala


Selasa, 30 Oktober 2018 / 16:56 WIB
ILUSTRASI. BAWANG PUTIH


Reporter: Kiki Safitri | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian mewajibkan importir bawang putih untuk menanam bawang putih sebanyak 5% dari volume permohonan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) per tahun.

Namun demikian, Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi menyebut RIPH masih terkendala persetujuan Kementerian Perdagangan.

"Memang ini tidak ada ketentuan yang jelas dari Kementerian Perdagangan, sehingga perusahaan yang sudah mendapat RIPH dari Kemtan itu sangat sedikit," kata Anton kepada KONTAN, Selasa (30/10).

Anton menyebutkan, tidak sedikit perusahaan yang mengeluh terkait dengan proses RIPH ini, padahal RIPH hanya dierlakukan hingga akhir tahun ini.

"Bahkan ada yang mengeluh sampai dengan hari ini sudah mau habis Oktober, tapi tidak semua prusahaan dikasih. Karena itu ditangani Menteri Perdagangan," tegasnya.

Kemtan mentargetkan 63 perusahaan yang mendapatkan RIPH, namun sejauh ini masih 50 perusahaan importir hortikultura yang mendapat RIPH. Misalkan saja pada bulan ini ada sekitar sepuluh perusahaan yang diberi RIPH.

"Itu tanggal 16 Oktober lalu (RIPH) dikasih ke tujuh perusahaan, tanggal 19 Oktober 1 perusahaan dan minggu kemarin ada 2 perusahaan lagi. Jadi ada perusahaan yang belum dapat," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa seluruh perusahaan yang sudah memenuhi kriteria Inatrade atau ketentuan yang ditetapkan oleh Kemdag, sejauh ini belum diproses. Oleh sebab itu Anton menghibau agar ada percepatan dalam memberikan RIPH.

"Tapi kriterianya perusahaan itu kan semua sudah masuk dalam sistem inatrade. Artinya dari sisi persyaratan baik dari rekom kemetrian pertanian maupun syarat-syarat yang ditentukan oleh Kemdag itu semua sudah oke," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×