| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 3.168.000 165.000 5,49%
USD/IDR 16.776 42,00 0,25%
IDX 8.232 -88,35 -1,06%
KOMPAS100 1.139 -9,43 -0,82%
LQ45 813 0,48 0,06%
ISSI 296 -9,48 -3,11%
IDX30 422 3,70 0,88%
IDXHIDIV20 501 7,26 1,47%
IDX80 126 -0,89 -0,70%
IDXV30 136 -1,76 -1,27%
IDXQ30 136 1,46 1,09%

INDUSTRI / ENERGI

Wamen ESDM: Pembatasan 10 Tabung LPG 3 Kg per Bulan Sesuai Konsumsi Rumah Tangga

Kamis, 29 Januari 2026 / 18:15 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah akan membatasi penyaluran LPG 3 kg maksimal 10 tabung per bulan. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pembatasan penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon maksimal 10 tabung per bulan per rumah tangga akan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, rata-rata rumah tangga menggunakan satu tabung LPG 3 kg per minggu.

"Jadi kalau kebutuhan rata-rata kan biasa per rumah tangga itu kan sekitar satu tabung itu per minggu. Jadi nanti berdasarkan kebutuhan yang real ini ya kira-kira berapa ini ya jadi berdasarkan kebutuhan masyarakat ini nanti akan dipenuhi," kata Yuliot di Kompleks DPR RI, Kamis (29/01/2026).

Menurut Yuliot, LPG subsidi diperuntukkan bagi masyarakat miskin di desil 1 sampai 4. Pemerintah akan mengonsolidasikan berbagai data, mulai dari BPS, kelistrikan, hingga pembelian LPG, sebelum menetapkan kebijakan final.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mendorong pemerintah memperketat penyaluran LPG 3 kg bersubsidi untuk rumah tangga.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menyebutkan, pembatasan ini akan diterapkan mulai kuartal II-2026 dengan batas maksimal 10 tabung per bulan per KK, sedangkan kuartal IV akan disesuaikan dengan segmen atau desil masyarakat.

Achmad menambahkan, tanpa pembatasan, konsumsi LPG 3 kg berpotensi menembus 8,7 juta ton pada 2026, naik dari realisasi 8,51 juta ton pada 2025, sehingga membebani subsidi energi negara.