Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Salah satu permasalahan yang tengah dihadapi pemerintah saat ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan perumahan untuk rakyat berpenghasilan rendah. Pasalnya, permintaan untuk hunian semakin meningkat dan tidak dibarengi dengan jumlah hunian yang dibangun tiap tahunnya.
Masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan tidak bisa memiliki rumah sendiri. Menurut Wakil Presiden Boediono, salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya harga properti dan sebagian besar hunian dimiliki orang yang berpenghasilan tinggi untuk dijadikan investasi.
"Ini sebenarnya tidak perlu. Kalau ingin mengejar untuk menutup backlog, untuk menahan jangan sampai permintaan hunian untuk kepentingan investasi. Itu harus dikendalikan. Jangan sampai kita membangun banyak rumah tapi hanya sebagian besar menjadi objek investasi. Saya kira ini adalah concern kita semua," tutur Boediono dalam pembukaan musyawarah Nasional Realestat Indonesia, di Hotel Gran Melia, Senin (25/11).
Menurut Boediono, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Baik itu melalui sejumlah proyek yang menggunakan dana dari APBN dan rumah subsidi, serta sejumlah kemudahan lainnya. Namun, pemerintah juga membutuhkan dukungan pihak swasta seperti para pengembang untuk menekan dan mengendalikan permintaan hunian yang tujuannya untuk investasi dan bukan untuk dihuni.
Wapres menuturkan bahwa permintaan akan hunian rumah susun atau rumah tapak tiap tahun terus meningkat. Nah untuk bisa menutup backlog tersebut dibutuhkan keseriusan dari pengembang untuk menahan permintaan yang hanya untuk kepentingan investasi. "Permintaan hunian yang hanya untuk investasi dan bukan untuk hunian harus dikendalikan," ujar Boediono.
Lebih lanjut, Wapres menjabarkan permintaan rumah untuk kepentingan investasi memang cukup besar dan bisa mendatangkan keuntungan yang besar dibandingkan dengan menyimpan uang dalam bentuk deposito dengan bunga sekitar 6%-7% per tahun. Namun kalau hal itu tidak dikendalikan, masyarakat berpenghasilan rendah tidak akan pernah bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
