Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) melaporkan telah mendapatkan kontrak baru sebesar Rp 825,49 miliar sepanjang semester pertama 2023.
Sekretaris Perusahaan Wika Gedung Purba Yudha Tama menuturkan, kontrak baru ini terdiri dari kontrak baru yang berasal dari pemerintah sebesar 64,94% , dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak sebesar 4,05%, dan dari pihak swasta sebesar 31,02%.
Berdasarkan kategori, proyek fasilitas publik masih mendominasi dengan persentase sebesar 43,14%, kantor dan bangunan residensial masing-masing sebesar 25,99% dan 28,72%, dan sisanya bangunan commercial sebesar 2,15%.
“Untuk saat ini kontrak baru masih di 12,33% dari target sebesar Rp 6,6 triliun. Namun, ditargetkan pada kuartal IV tahun ini WEGE akan mendapatkan kontrak baru dari proyek IKN dan proyek non-IKN,” kata Yudha kepada Kontan.co.id, Minggu (16/7).
Baca Juga: WIKA Gedung (WEGE) Incar Nilai Kontrak Hingga Rp 2 Triliun dari Proyek IKN
Selain IKN, anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA
) ini juga mengincar proyek dari non-IKN. Yudha menjabarkan, proyek non-IKN yang diincar WEGE mayoritas berasal dari proyek kantor milik BUMN dan pemerintah, beberapa fasilitas olahraga, fasilitas publik seperti rumah sakit, dan kampus serta bangunan komersial.
Asal tahu, sepanjang tahun ini WEGE telah memperoleh kontrak baru dari IKN sekitar Rp 1,2 triliun. Nilai kontrak tersebut terdiri atas pengerjaan dua proyek konstruksi di IKN. Proyek tersebut berasal dari Hunian Pekerja IKN dan Gedung Kemenko Maritim dan Investasi.
Untuk Hunian Pekerja Konstruksi IKN Modular dengan nilai proyek berkisar Rp 400 miliar-Rp 500 miliar, pengerjaan proyek tersebut telah rampung pada Maret 2023.
Sementara pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI (Kemenkomarves) ditargetkan bakal rampung pada kuartal ketiga tahun depan.
Yudha mengatakan, WEGE saat ini mengincar beberapa target proyek yang berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) Pemerintah, yakni rumah susun (Rusun) ASN dan beberapa proyek kantor yang berada di IKN.
“Dengan nilai total target yang disasar pada proyek IKN senilai kurang lebih Rp 2 triliun,” kata Yudha
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
