Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Saat ini, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tengah mempersiapkan diri mengerjakan proyek kereta cepat (High Speed Railway/HSR) Jakarta-Bandung. Maklum, perseroan telah mendapat izin dari pemegang saham untuk terjun ke bisnis perkeretaapian.
Untuk mendanai proyek tersebut, perseroan telah menyiapkan beberapa opsi pendanaan yakni rights issue dengan mengajukan Penanaman Modal Negara (PMN) dan penerbitan obligasi.
Tak tanggung-tanggung, WIKA berencana mengajukan PNM sekitar Rp 5 triliun -Rp 7,2 triliun tahun 2016. Sedangkan obligasi rencananya akan diterbitkan sekitar Rp 1 triliun.
Namun, jika right issue tidak bisa dilakukan maka surat utang yang akan diterbitkan akan lebih besar lagi.
Direktur keuangan WIKA, Aji Firmantoro mengatakan, perseroan akan terus menjajaki apakah akan menerbitkan obligasi global atau domestik saja.
Apalagi, WIKA sendiri belum mengetahui dana yang dibutuhkan untuk pembangunan HSR tersebut. Pasalnya pemerintah belum menentukan konsorsium asing mana yang akan digandeng untuk menggarap proyek itu.
Menurut Aji, sudah ada dua investor yang tertarik ikut mengerjakan HSR tersebut yakni Jepang dan China. Sementara hasil study kelayakan (feasibility study) Jepang menyebut kisaran investasinya akan mencapai Rp 50 triliun.
Nantinya dalam pengerjaan proyek tersebut, WIKA akan menggandeng konsorsium dalam negeri.
Aji mengharapkan konsorsium dalam negeri mendapatkan kepemilikan mayoritas atau 60%, sedangkan konsorsium asing 40%. Dengan begitu, dana yang harus disiapkan konsorsium WIKA bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun.
Menurut Aji, belanja modal yang diperlukan untuk proyek tersebut akan sangat besar. Tahun ini perseroan akan mengumpulkan dana sebesar Rp 2 triliun sebagai persiapan untuk menggarap HSR dan tahun depan sekitar Rp 3 triliun - Rp 4 triliun. "Persiapan tahun ini Rp 2 triliun sesuai dengan RKAP," katanya.
Saat ini WIKA tengah membentuk unit usaha yang bergerak di bidang perkeretaapian. Unit usaha ini wajib dibentuk karena dalam Undang-undang Perkeretaapian menitahkan pengerjaan proyek kereta api bisa dilakukan jika sebuah perusahaan memiliki unit usaha yang bergerak di bidang tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
