PHRI menuntut pemerintah bertindak tegas. Keberadaan penginapan tanpa izin resmi menciptakan ketidakadilan dan kerugian pajak & merugikan bisnis.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 disetujui oleh Kementerian ESDM, Vale (INCO) memastikan operasi dan investasi berlanjut.