Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Tawaran Kementerian Perhubungan (Kemhub) untuk mengelola bandar udara (bandara) yang saat merugi di bawah pengurusan Angkasa Pura (AP) masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub Suprasetyo mengatakan, pihaknya tidak dapat memaksa bila pihak AP menolak tawaran tersebut. "Menunggu persetujuan dari pak Presiden. Kalau dari pihak AP bisa bangun, ya jangan didiamkan saja," kata Suprasetyo, Selasa (28/7).
Beberapa bandara yang merugi dan disarankan untuk dikelola Kemhub tersebut diantaranya adalah bandara Silangit dan bandara Kupang. Suprasetyo sendiri menjamin, bila bandara yang merugi tersebut dikelola Kemhub maka jaminan pendanaan untuk pembangunannya menjadi lebih terjamin.
President Director AP II Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya tetap menginginkan agar bandara yang merugi dibawah manajemennya tidak diambil alih oleh Kemhub. "Saya akan lapor pak Menteri (Perhubungan) untuk di kelola sendiri," kata Budi.
Beberapa alasan yang diutarakan oleh Budi mengapa, bandara yang merugi dibawah manajemennya saat ini belum perlu diambil alih oleh Pemerintah Pusat salah satunya adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurutnya, dengan organisasi yang ada di AP II pihaknya optimis dapat membalikkan keadaan tersebut. Budi sendiri mengatakan saat ini pihaknya sedang menginfentarisir penyebab kerugian di bandara-bandara yang dikelola AP II.
Selain itu, AP II juga akan segera meningkatkan performa sehingga bandara yang rugi dapat segera dibenahi. Budi juga beralasan, saat ini tanggung jawab yang diemban oleh Kemhub sudah banyak, sehingga tidak akan maksimal bila harus mengambil alih bandara yang merugi.
Sekedar catatan, saat ini ada enam bandara di AP II yang kondisinya merugi. Keenam bandara itu adalah bandara Padang, bandara Aceh, bandara Silangit, bandara Pangkal Pinang, bandara Jambi dan bandara Tanjung Pinang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
